DPR Sarankan Pemerintah Beri Edukasi Pendampingan Transisi Pandemi ke Endemi

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
DPR Sarankan Pemerintah Beri Edukasi Pendampingan Transisi Pandemi ke Endemi
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. (Dok: DPR)

Belum semua masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan endemi.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah meminta pemerintah untuk melakukan edukasi pendampingan kepada masyarakat jika hendak melakukan perubahan status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi. Pasalnya, belum semua lapisan masyarakat Indonesia memahami konsep endemi.

“Kalau protokol kesehatan itu dijalani dengan kondisi masyarakat yang sudah divaksin dua kali, Insya Allah enggak apa (transisi dari pandemi ke endemi). Belum lagi, kan, mutasi virus mungkin semakin lama semakin lemah. Jadi, tidak seperti waktu zaman (varian virus Corona) Delta dulu,” ujar Nur Nadlifah saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis, (10/3/2022).

Nur Nadlifah mengaku mendukung langkah pemerintah untuk masuk ke masa endemi, karena hal tersebut bisa berdampak baik bagi perekonomian Indonesia yang beberapa waktu lalu terpukul parah karena pandemi. Selain itu, langkah ini disambut baik oleh Nur Nadlifah karena sekolah bisa kembali dilangsungkan secara tatap muka. Menurutnya, anak-anak akan belajar lebih baik dengan konsep tatap muka di sekolah.

“(Pembelajaran di) sekolah-sekolah (dapat) berjalan dengan baik. Bayangin, kita dua tahun loss sekolah, belajar itu kan tidak hanya kita membaca dari internet, tapi perlu ada transfer ideologi, transfer knowledge, transfer kepribadian. Ada penjelasan, ada tanya-jawab yang dilakukan," ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga: Puan Maharani Soroti Masalah Kelangkaan Minyak Goreng: Banyak Warga Ngeluh ke Saya

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Sadikin hendak mengubah status Covid-19 di Indonesia. Budi berkata, perubahan status Covid-19 dari pandemi ke endemi adalah arahan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini pemerintah masih pada tahap penyusunan protokol penerapannya.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI