Ketua DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Komoditas Pangan untuk Atasi Harga yang Terus Naik

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Komoditas Pangan untuk Atasi Harga yang Terus Naik
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

DPR mendorong pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik sejak jelang Hari Raya Idul Adha.

Harga komoditas pangan yang belum stabil cukup memberatkan masyarakat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) terbaru, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Indonesia mencapai Rp102 ribu/kg.

Bahkan di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini menembus Rp160 ribu/kg.

“Kami mendorong Pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Tata kelola komoditas pangan harus diperbaiki untuk mengatasi harga-harga yang terus meroket, khususnya harga cabai dan bawang merah,” ungkap Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Belum Bisa Dituntaskan, Ketua DPR Dukung Proses Hukum

Harga bawang merah juga masih mengalami kenaikan menjadi Rp80 ribu/kg dari sebelumnya Rp40 ribu/kg dan harga daging ayam ras terus meningkat mencapai Rp39.350/kg atau lebih dari Rp50 ribu per ekornya. Puan mengatakan, harus ada upaya konkrit dari pemerintah menjaga stabilitas harga pangan usai Iduladha.

“Harga cabai, bawang merah, daging ayam sudah sebulan lebih naik terus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya mengunjungi pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah, pedagang dan pembeli mengeluhkan harga-harga yang masih tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Harga cabai yang terus naik pun salah satunya disebabkan karena suplai dari daerah produksi berkurang. DPR meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sistem supply and demand bahan pangan pokok.

“Dalam mengatasi persoalan ini, dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait sistem logistik bahan pangan,” sebut Puan.

Ia menilai, operasi pasar perlu digalakkan mencegah adanya praktik-praktik nakal yang memanfaatkan keadaan. Puan menyebut, tingginya berbagai komoditas pangan dapat menyebabkan inflasi yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Puan Maharani Pilih Safari ke Pengurus PDIP di Wilayah Sebelum Atur Jadwal Ketemu Ketum Parpol

“Pemerintah selama ini hanya berfokus pada minyak goreng, namun komoditas pangan lainnya tidak mendapat perhatian. Padahal, kenaikan cabai dan bawang sudah cukup lama,” tegasnya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun mengatakan, DPR RI akan terus melakukan pengawasan melalui Komisi IV DPR terhadap kenaikan harga komoditas pangan. Di masa reses ini pun, anggota DPR diimbau turun ke pasar-pasar tradisional di dapilnya masing-masing.

“Anggota dewan juga harus mengecek di tingkat petani untuk mengetahui permasalahan yang ada dan membantu mencarikan solusi. Termasuk mematau rantai distribusi dari petani sampai ke konsumen,” ujar Puan.

Di samping itu, masih kata Puan, DPR mendorong pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan berbahan baku komoditas impor seperti kedelai dan gandum. Selain itu, bahan pokok seperti mi dan tahu tempe berpotensi mengalami lonjakan harga karena adanya konflik Rusia dan Ukraina.

“Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dasar yang mutlak harus diperhatikan pasokannya. Jangan sampai masalah tingginya harga-harga komoditas menyebabkan kelangkaan pangan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Kelangkaan pangan maupun kenaikan harga pangan akan memperberat beban hidup masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah di tengah upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI