Pembangunan Daerah Terdepan dan Terluar Butuh Keberpihakan Pemerintah Pusat
Nevi juga menyorotiroadmappembangunan infrastruktur pelabuhan di Kaltara oleh Pelindo yang menurutnya targetnya terlalu lama yaitu sampai tahun 2039.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuarina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (9/8/2022).
"Menjadi daya tarik tersendiri karena provinsi ini baru berdiri 10 tahun dan merupakan provinsi terluar di negara kita. Kami ingin masyarakat Kaltara cinta kepada negaranya karena merasa diperhatikan oleh kami di pusat sebagai anggota DPR RI," tukas Nevi.
Politisi fraksi PKS ini melanjutkan bahwa sebagai provinsi terluar dan terdepan berbatasan langsung dengan Malaysia jangan sampai rasa nasionalisme masyarakat menurun karena kurangnya pembangunan di sini. "Kami sangat mendukung pembangunan dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain agar mereka merasakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, LPG 3 kg satu harga, pembangunan pelabuhan serta pembangunan smelter harus kita dukung," imbuhnya.
Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menambahkan, penugasan pemerintah pusat kepada BUMN untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur di Kaltara memang membutuhkan kerja keras dengan luas wilayah Kaltara yang menantang, memerlukan biaya yang cukup besar dan perlu kita support dan kawal.
Baca Juga: Anggota DPR RI Asal Bali Apresiasi Langkah Kapolri Tetapkan Irjend Ferdy Sambo Sebagai Tersangka
Disisi lain, Nevi juga menyoroti roadmap pembangunan infrastruktur pelabuhan di Kaltara oleh Pelindo yang menurutnya targetnya terlalu lama yaitu sampai tahun 2039. "Roadmap Pelindo ini saya rasa perlu ditinjau ulang. Keterlambatan pembangunan di dalam negeri justru dikhawatirkan akan menggerus rasa patriotisme masyarakat. Dampaknya produk negara tetangga yang lebih murah menjadi lebih diminati oleh masyarakat ketimbang produk dalam negeri," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh terkait tata kelola pelabuhan di Kaltara agar segera diperbaiki untuk memudahkan lalu lintas perputaran barang di Kota Tarakan dan sekitarnya ke negara tetangga. Kemudahan lalu-lintas barang melalui pelabuhan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi lagi dari ekspor-impor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tarakan.
"Dengan PAD yang meningkat maka kota ini bisa terbangun lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia. Tarakan ini oleh pemerintah pusat akan menjadi halaman depan bukan halaman belakang lagi," tutup politisi Gerindra ini.
