Indra Iskandar: Kehadiran Israel di Bali Atas Undangan IPU, Ketua DPR Tak Ada Kontak
Proses registrasi peserta dan screening dilakukan oleh Sekretariat IPU.
Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI) Indra Iskandar membantah kehadiran delegasi Knesset di Bali tahun 2022, merupakan undangan resmi dari Indonesia. Perwakilan Parlemen Israel itu datang sebagai delegasi Inter–Parliamentary Union (IPU) yang mengadakan acara.
“Meeting IPU ke-144 adalah meeting reguler IPU, yang pada tahun 2022 diadakan di Bali. Saat itu DPR RI sebagai tuan rumah hanya bertindak sebagai Majelis Umum,” katanya, keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (27/3/2023).
Diketahui, IPU General Assembly ke-144 digelar di Nusa Dua, Bali, dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2022, dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’, yang dihadiri oleh lebih dari 110 perwakilan negara, termasuk delegasi dari Israel.
Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebut Israel mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia tersebut dibantah oleh Sekjen DPR RI, lantaran perwakilan Israel hadir karena merupakan undangan dari IPU yang merupakan forum internasional yang membidangi negosiasi politik antarnegara.
Baca Juga: Meme Ketua DPR RI Puan Maharani Berbadan Tikus Diunggah BEM UI, Ternyata ini Tujuannya
Sebagai Ketua Majelis Umum, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pun hanya menjalankan tugas untuk memimpin jalannya Sidang Umum IPU ke-144. Undangan peserta yang hadir di Sidang Umum dikeluarkan oleh Presiden IPU dan Sekjen IPU.
“Agenda juga IPU yang tentukan, dengan masukan dari negara host. Sebelum menjadi host, kita meneken MoU Host Country Agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU,” jelas Indra, sapaan akrabnya.
Lanjutnya, selama penyelenggaraan kegiatan IPU ke-144 di Bali pada tahun 2022 lalu pun Ibu Puan tidak ada kontak fisik dengan delegasi Parlemen Israel, apalagi menyambut hangat. Proses registrasi peserta dan screening dilakukan oleh Sekretariat IPU, lalu kemudian daftar peserta tersebut diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara.
Bahkan menurutnya, peserta Parlemen Israel sebelum mengikuti Sidang Umum IPU harus terlebih dahulu dikirim ke clearing house sebagai Tim Interkem yang bertugas memberikan visa untuk beberapa negara sensitif. Indra mengatakan, clearing house terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, BIN, dan lembaga lainnya yang terkait.
Ia memastikan, partisipasi dengan prosedur seperti itu juga terjadi pada meeting-meeting PBB yang diadakan di Indonesia selama ini.
“Sehingga tidak benar DPR RI menerima kunjungan kenegaraan dari Knesset atau Parlemen Israel karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel,” ujar Indra.
