Sturman Panjaitan Komitmen Bahas RUU PPRT dengan Penuh Kehati-hatian
Ada lima hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RUU PPRT.
Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan penuh kehatian-hatian. Hal ini sesuai dengan arahan dari Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani kepada seluruh fraksi di DPR.
Salah satu bentuk kehati-hatian itu adalah agar RUU PPRT mengedepankan nilai-nilai budaya sehingga berdampak kepada masyarakat. Kepastian ini, tambahnya, setelah Sturman bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada beberapa waktu yang lalu
"Pada kesempatan itu kami saling memberi masukan terkait pengaturan yang akan dinormakan dalam RUU ini,” ujar Sturman dalam siaran pers kepada media, Kamis (4/5/2023).
Diskusi dengan Menteri PPPA diperlukan agar UU PPRT dapat betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara umum tanpa ada yang merasa dirugikan, baik penyedia lapangan kerja, pemberi kerja, dan pekerja rumah tangga.
Baca Juga: Sah Jadi Inisiatif DPR, Legislator Harap RUU PPRT Beri Perlindungan Menyeluruh
"Serta (diharapkan UU PPRT) menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, serta adat istiadat di masyarakat,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, RUU PPRT bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga, baik secara sosial, maupun ekonomi.
Selain itu, Muhadjir Effendy menambahkan RUU PPRT juga mendorong pemenuhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada PRT dan pemberi kerja.
Dia menyebutkan, ada lima hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RUU PPRT. Lima hal tersebut, yaitu bias (gender, kelas sosial, feodalisme, dan ras), diskriminasi terkait tidak adanya pengakuan identitas sebagai pekerja untuk mengakses pekerjaan yang layak, identitas, jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban, serta terbatasnya akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.
Baca Juga: Diupayakan Jadi Kado Lebaran Terbaik, RUU PPRT Sah Jadi Inisiatif DPR
