Timwas DPR Tinjau Pemondokan Jemaah Haji di Mekkah, Ini Hasilnya
Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari.
Suara.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang melakukan tinjauan lapangan ke lima titik pemondokan jemaah di Kota Makkah, Sabtu (24/6/2023).
"Timwas DPR akan memantau pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami menurunkan tim sampai lima kelompok untuk memantau akomodasi di beberapa sektor yang akan kita kunjungi. Ada teman-teman yang di bidang kesehatan, ada bidang transportasi, ada catering, ada juga sumber daya manusia," ujar Marwan.
Politisi PKB ini menjelaskan, Timwas Haji DPR RI yang dipimpinnya akan meninjau beberapa sektor yang kita kunjungi. Ada sektor 1 meliputi Jawa Barat sebagian Banten, kemudian sektor 9 sekarang ini diisi dari sebagian Sumatera Utara dan sebagian dari DKI Jakarta.
"Pada dasarnya, layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan, baik hotel, kemudian kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, bisa menjangkau jemaah. Kami sampai melihat kamar-kamar di dalam hotel-hotel. Kalaupun di dalamnya ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jemaah, itu sesuai dengan ukuran kamar. Kalau ukuran kamarnya kecil hanya 4 tempat tidur, yang besar 6 tempat tidur, tidak ada persoalan dengan angk. Kalau ruangannya besar yang akan berakibat hanya kamar mandi, antreannya lebih panjang," urai Marwan.
Namun demikian, Legislator Dapil Sumatera Utara II juga memberikan catatan beberapa hal atas hasil tinjauan. Pertama mengenai ibadah perlu perbaikan. Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jamaah mendapatkan kesempatan 'arbain' di Madinah. Kali ini, temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jamaah yang tidak dapat arbain karena di sana (Madinah) itu hanya waktu yang terpakai 8 hari.
"Karena 8 hari keterlambatan pesawat, maka kurang dari 40 waktu salat berjamaah tidak dapat arbain. Ada yang memang cukup, karena 8 harinya jadi tersisa, Karena itu, ada perlu perbaikan. Mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah, supaya jamaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa arbain," jelas Marwan.
Kedua, catatan kami khususnya makanan. Ada kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan.
"Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan," ujar Marwan.
Kami menemukan di beberapa sektor, diselesaikan per kloter atau per ombongan bahwa mereka bisa memesan di lingkungan hotel. Harganya juga lumayan murah, ada yang hanya 12 riyal sampai 20 riyal. Lumayan juga lauknya. Umpamanya, lauknya ada kangkung, ada bayam, ada ayam, sambalnya juga terasa. Itu cukup murah, tapi kami menduga bahwa ini kalau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan per kloter," tambahnya.
Baca Juga: Begini Sosok Mendiang Desmond Gerindra di Mata Mahfud MD
"Masa -masa yang akan datang, kemungkinan boleh kita sepakatkan bersama pemerintah untuk menyiasati, supaya menghindari asupan yang diberikan berupa mi atau apa namanya. Kalau sudah dua kali makan hanya diasupi mi, kita khawatir kesehatan jemaah menurun. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jamah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," tandasnya.
