Puan Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Sekolah yang Rusak Demi Kenyamanan Anak Belajar
Tterdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti bangunan sekolah yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar mengajar.
Ia menekankan kolaborasi antara Pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak.
"DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam rilis kepada Parlementaria, Jumat (6/10/2023).
Diketahui, bangunan sekolah di SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerobohan akibat tak kunjung direnovasi oleh pemerintah setempat. Peristiwa serupa juga terjadi di SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura.
Baca Juga: Laku Kejam Keluarga DPR: Di Jatim Aniaya Pacar Hingga Meninggal, Di Sumbar Tabrak Bocah Sampai Tewas
Kondisi bangunan sekolah terkini sangat tidak layak sehingga berpotensi membahayakan peserta didik. Salah satu ruang kelas terpaksa dikosongkan setelah bagian tembok ambruk. Kondisi tersebut membuat atap bangunan ikut rusak dan terancam roboh.
Meski tak ada korban jiwa, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menilai banyaknya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah. Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia.
"Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," ungkap Puan.
Menyongsong Indonesia Emas 2045, menurut Puan, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya. Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah. "Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," ungkap Puan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.
Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan pada anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah pembangunan prasarana, terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan. Rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Puan mengingatkan bahwa rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya, mulai dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. Sebab itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya.
"Dinas Pendidikan daerah harus lebih cekatan dalam menerima laporan dari sekolah dan menindaklanjuti jika ada bangunan sekolah yang tidak layak kondisinya. Respons cepat dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan," tuturnya.
Tidak hanya itu, dirinya meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi dan sistem pemeliharaan bangunan serta fasilitas di sejumlah sekolah. “Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa kondisi bangunan dan fasilitas sekolah sudah sesuai standar keamanan dan kenyamanan bagi siswa,” tegasnya.
Dari data Kemendikbudristek juga diketahui anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki 22.023 ruang kelas yang rusak sedang dan berat.
Dengan ketersedian anggaran, ia berharap Pemerintah bisa menyusun prioritas sekolah mana yang mendapat bantuan untuk renovasi sekolah. "Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran untuk perbaikan bangunan sekolah agar semua sekolah di Indonesia dapat memiliki kondisi yang baik dan dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal," paparnya.
