Kabut Asap Karhutla Sebabkan ISPA ke Anak, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes
Di Kota Jambi, jumlah kasus ISPA pada bulan Juli mencapai 5.310 kasus.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap imbas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu di sejumlah kota di Indonesia. Puan pun meminta Pemerintah meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) menyusul banyaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diduga disebabkan karena kabut asap, khususnya pada anak.
"Karhutla telah meningkatkan risiko ISPA di kalangan masyarakat, dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam memberikan tambahan pelayanan kesehatan," ucap Puan dalam keterangan persnya pada Kamis, (12/10/2023).
Diketahui, sejak Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua sudah masuk dalam tahap krisis. Seperti di Kalimantan Barat, hingga kini karhutla masih terus terjadi. Karena kondisi makin rawan, Kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap. Kalimantan Tengah juga melakukan hal serupa. Sementara itu, kabut asap juga berdampak pada kesehatan khususnya penyakit saluran pernapasan seperti ISPA yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak.
Di Kota Jambi, jumlah kasus ISPA pada bulan Juli mencapai 5.310 kasus sementara bulan Agustus meningkat menjadi 5.477. Mayoritas yang mengalami ISPA di wilayah tersebut merupakan anak usia di atas lima tahun yang sensitif mengidap penyakit itu. Kemudian menurut catatan Dinas Kesehatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga terjadi peningkatan kasus ISPA Juli 2023 sebanyak 2.793 kasus dan meningkat menjadi 3.635 kasus pada Agustus 2023.
Baca Juga: Cerita Housekeeper Temukan Pembalut Bekas di Homestay Rp 16 Juta Per Malam
Melihat meningkatnya kasus ISPA di sejumlah daerah, Puan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan khususnya bagi anak-anak yang terdampak. "Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien ISPA," terang Mantan Menko PMK ini.
Bukan hanya itu, ia juga menilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ditingkatkan baik dari segi tenaga medis, obat-obatan, maupun peralatan medis untuk menghadapi peningkatan kasus ISPA. Puan mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas.
"Hal ini adalah tindakan mendesak yang harus diambil untuk melindungi kesehatan anak-anak kita. Pemerintah harus melakukan gerak cepat dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesehatan masyarakat," urai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Di sisi lain, Puan mengungkapkan penyakit gangguan saluran pernapasan seperti ISPA bukan hanya akan berdampak pada masalah kesehatan fisik. Ia menyebut, ISPA pun dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosialisasi anak-anak.
"Mereka harus berjuang melawan penyakit yang dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak juga menghadapi kesulitan dalam bersekolah dan bersosialisasi, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan bebas," papar Cucu Proklamator Bung Karno ini.
Karhutla sendiri telah menyebabkan sejumlah daerah memberlakukan sekolah jarak jauh, seperti saat pandemi Covid-19. Puan menilai, aspek kognitif dan sosial pastinya ikut berdampak dengan adanya kebijakan tersebut.
“Maka penting sekali agar permasalahan karhutla cepat diatasi, karena dampaknya sangat nyata ke masyarakat,” sebutnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengimbau Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi akan dampak kabut asap terhadap gangguan kesehatan. Ia juga menghimbau agar masyarakat yang berada di lingkaran kabut asap agar menggunakan masker sebagai pelindungan diri.
"Perlu ditingkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari dampak kabut asap dan menghindari ISPA. Kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat saat berada di luar, apalagi bagi anak yang harus setiap hari berangkat ke sekolah untuk belajar. Jika tidak ada kebijakan sekolah daring, perlu ada cara untuk memastikan pembelajaran tetap optimal dalam kondisi yang berbatas,” imbuhnya.
Legislator dapil Jawa Tengah V itu menyatakan, DPR berkomitmen untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah mengambil langkah efektif dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masa depan bangsa dari dampak Karhutla.
"Masa kanak-kanak adalah tahap kunci dalam perkembangan, maka kita harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini. Negara harus dapat melindungi generasi masa depan Indonesia dari berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka,” pungkasnya.
