Makna Kemerdekaan, Optimisme Kinerja Ekonomi, dan Peran Sentral Pengawasan DPR
Pemerintahan selanjutnya mempunyai opsi melanjutkan agenda transformasi ekonomi.
Suara.com - Indonesia memasuki usianya yang ke-79 di tahun ini. Sebagai sebuah bangsa dan negara, usia tersebut masih relatif muda. Meski masih muda, Indonesia sudah melalui beragam ujian yang menguji sendi-sendi kehidupan bernegara. Optimisme itu, bak jamur di musim hujan: terus tumbuh walau angin badai menerjang berpotensi memecah-belah negeri ini.
Optimisme itu salah satunya tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. Bank Dunia merevisi proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 menjadi 5 persen, dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,9 persen. Bersama dengan India, Indonesia berpotensi memiliki kinerja ekonomi yang kuat. Walaupun begitu, adanya potensi tentu tiada tanpa tantangan.
Berdasarkan prediksi Bank Dunia, investasi di sektor swasta dan pemerintah diperkirakan akan mengalami perlambatan. Kondisi ini dinilai dipengaruhi oleh transisi politik, konflik hingga kebijakan perdagangan global.
Maka dari itu, pihak eksekutif sudah seharusnya menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang ekspansif, terarah, dan terukur. Menjadi kerangka fiskal negara, RAPBN menjadi landasan yang krusial untuk sebuah rezim pemerintahan demi menuntaskan target-target yang tersisa, maupun rezim pemerintahan mendatang yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan.
Baca Juga: Puan Singgung Proyek IKN di Sidang Tahunan: Harus Cermat Menetapkan Skala Prioritas
Sidang Paripurna DPR RI tentang Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 menjadi babak awal yang menentukan nasib negara, setidaknya di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu karena di dalam RAPBN 2025, turut mencakup kebijakan fiskal yang diharapkan bisa mendorong akselerasi pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional. Tentu pemerintahan selanjutnya mempunyai opsi melanjutkan agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik dari sektor tambang maupun pangan.
Tak hanya itu saja, perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah juga seharusnya bisa diusahakan. Hal ini penting untuk menopang perbaikan struktural ekonomi secara fundamental.
Sebagai bagian dari rangkaian Sidang 16 Agustus, Sidang Paripurna DPR RI Tentang RAPBN Tahun 2025 digelar untuk memastikan nasib bangsa satu tahun ke depan. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, secara seksama namun tidak dalam tempo yang singkat, menyampaikan pidato terkait RAPBN pada posisi kacamata sebagai pimpinan wakil rakyat.
Meskipun demikian, persoalan pembangunan kesejahteraan masyarakat itu tidak berdiri sendiri. Ia tetap membutuhkan pembangunan karakter dari masyarakat itu sendiri. Nahasnya, optimisme akan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan pembangunan sisi integritas dan etos kerja masyarakatnya.
“Di tengah maraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara,” ungkap Puan membuka agenda tersebut.
