Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama

Fabiola Febrinastri | RR Ukirsari Manggalani

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:02 WIB

Anggota BKSAP DPR RI Adde Khoirunnisa (dua dari kiri), saat menghadiri Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada Rabu (5/2/2025). (Dok: Ist/vel)

DPR RI tetap berkomitmen untuk menggalang upaya guna memastikan kerja sama yang efektif, terutama antara negara maju dan negara berkembang.

Suara.com - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada Rabu (5/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Anggota BKSAP DPR RI Adde Khoirunnisa menyampaikan pernyataan resmi DPR RI dalam Sesi 2 yang membahas tema tentang Ketahanan dan Adaptasi Iklim (Climate Adaptation and Resilience).

Adde menegaskan tidak ada negara di dunia, termasuk Indonesia yang kebal terhadap dampak buruk dari perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim berdampak negatif terhadap hak sosial dan ekonomi yang dijamin bagi masyarakat, mengancam upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem serta naiknya permukaan air laut yang merusak infrastruktur dan rantai pasokan.

“Parlemen Indonesia menganggap penanganan perubahan iklim sebagai prioritas utama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Parlemen kami telah mendukung dengan kuat berbagai komitmen dan tujuan internasional, termasuk yang disepakati dalam Konferensi Pihak (COP). Seperti yang juga disebutkan dalam dokumen hasil Pertemuan Parlemen pada COP 29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024, penting untuk meningkatkan urgensi adaptasi dan mendukung adaptasi dengan memadai,” ujar Adde dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (6/2/2025).

Terkait dengan upaya menakar dampak perubahan iklim, Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan antara lain; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tindakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Peraturan No. P7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kerentanannya, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menjelaskan beberapa langkah yang perlu disorot dan menjadi prioritas, antara lain, yaitu; Rehabilitasi dan restorasi mangrove; Sistem Peringatan Dini Iklim untuk sektor terkait seperti pertanian, kesehatan, air, dan energi; Mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dengan memanfaatkan komoditas seperti singkong; Kegiatan pertanian tanaman pangan di lahan bekas banjir; Meningkatkan akses kredit usaha pertanian bagi petani.

“Selain itu, Program Kampung Iklim, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam tindakan perubahan iklim,” ujar Anggota Komisi X DPR RI ini.

Karena itu, ia menegaskan DPR RI tetap berkomitmen untuk menggalang upaya guna memastikan kerja sama yang efektif, terutama antara negara maju dan negara berkembang dalam memastikan pemenuhan komitmen pendanaan perubahan iklim, termasuk Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund)

“Kami juga menantikan untuk mendengar wawasan tentang praktik terbaik dan cara memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara OECD ke depan, terutama berdasarkan berbagai instrumen OECD, termasuk Kerangka Investasi Adaptasi Iklim,” pungkasnya.