Wakil Ketua DPR Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
Situasi dan kondisi perekenomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memberikan beberapa usulan dalam rangka menyikapi kebijakan tarif Resiprokal, yang dirilis AS pada 2 April, di acara Liberation Day. Adies menilai, kebijakan tersebut merupakan babak baru perang dagang dunia versi 2.0, yang dimulai kembali.
Setidaknya terdapat 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal tersebut, yaitu dengan menggunakan tarif dasar 10 persen, tak terkecuali Indonesia yang dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen. Hal itu berdampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS , tidak terkecuali Indonesia.
Karenanya ditinjau dari kelangsungan usaha eksportir, terutama untuk produsen produk ekspor unggulan ke AS seperti elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut, Adies menilai kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah.
“Apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS. Hal ini diperlukan agar keberlanjutan produksi dan kapasitas produksi produsen ekspor tidak terdampak secara signifikan, termasuk mitigasi terhadap implikasi PHK karena menurunnya volume penjualan sebagai akibat kebijakan tarif AS,” jelas Adies dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (6/4/2025).
Baca Juga: Kunker DPR Tetap Jalan Meski Ada Pemangkasan Anggaran Rp1,3 T, Bukan Buat Jalan-Jalan?
Selain itu ia menilai, pemerintah perlu merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.
“DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini. Misalnya, perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Tidak hanya itu, ia pun menegaskan DPR menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, setta meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antar negara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” tambah pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.
Adies pun menilai semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, perlu dilakukan pemerintah melalui diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung.
Baca Juga: Pimpinan DPR Ngaku Pusing usai Anggaran Ikut Dipangkas Rp1,3 Triliun: Bingung Bayar Gajian
“Lebih lanjut, dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh Intruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
