Tinjau Pemondokan Sektor 7, Ketua Timwas Haji Soroti Soal Kartu Nusuk dan Koordinasi Lintas Sektor
Dalam peninjauan itu disampaikan keluhan bahwa lebih dari 25 jemaah belum menerima Kartu Nusuk.
Suara.com - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, tepatnya di Hotel 701 Burj Al Wahdah Al Mutamayyiz, Makkah, Selasa (3/6/2025). Kunjungan tersebut guna mendengar langsung keluhan dan aspirasi jemaah yang berasal dari daerah pemilihan (dapil).
Cucun menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi," ungkap Cucun.
Ia menegaskan bahwa semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan pelayanan jemaah oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berjalan dengan prinsip aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan ibadah.
Baca Juga: Layanan Haji Indonesia Masih Grade D, Harusnya Bisa Grade B: Hasil Sorotan Timwas DPR
Dalam dialog bersama jemaah dan petugas sektor, Cucun mengungkapkan sejumlah keluhan yang masih menjadi perhatian serius, mulai dari keterlambatan distribusi kartu haji (kartu nusuk), hingga persoalan koordinasi antarpenanggung jawab di lapangan.
"Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima kartu Nusuk. Padahal, puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai," jelasnya.
Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (DAKER), kepala sektor, hingga Ketua Kloter.
"Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan Ketua Kloter," ujarnya.
Salah satu hal yang disoroti adalah peran perusahaan penyedia layanan hotel atau syarikah yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Cucun menilai pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan, dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: Rapat Dengar Pendapat DPR, Pertamina Paparkan Pertumbuhan Bisnis
"Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau Kepala Sektor tidak bisa, harus diteruskan ke Kepala Daker. Kalau Daker tak mampu, harus bicara ke Direktur Haji Luar Negeri. Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH?" tegas Cucun.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan koordinasi lintas sektor agar puncak pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar, serta seluruh jemaah dapat beribadah dengan tenang dan tertib. ***
