Kaltim Terancam Tertinggal! Eko Patrio Desak Percepatan Listrik dan Sinyal di 109 Desa
Listrik merupakan penunjang utama kegiatan masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari secara umum.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio menegaskan, pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu daerah strategis dengan potensi pembangunan yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN dan Telkom.
“Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN,” ujar Eko Patrio di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/6/2025).
Eko mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya desa di Kalimantan Timur yang hingga kini belum terjangkau oleh layanan listrik dari PLN. Ia menyebut bahwa berdasarkan data yang diterima Komisi VI, setidaknya terdapat 109 desa yang belum menikmati aliran listrik, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengingat pentingnya listrik sebagai penunjang utama kegiatan masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari secara umum.
"Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak daerah juga mengalami blank spot dalam hal jaringan internet dan telekomunikasi,” ujarnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Desak Pemerintah Usut Dugaan Intimidasi Atlet Disabilitas di Kabupaten Bekasi
Sebagai bentuk tanggung jawab dan langkah konkret dalam menindaklanjuti temuan di lapangan, Komisi VI DPR RI turut mengundang perwakilan dari BUMN terkait, khususnya PT PLN (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, untuk hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan dari BUMN tersebut dapat mendengar langsung keluhan masyarakat, memahami kondisi riil di lapangan, serta memberikan solusi dan respons cepat atas permasalahan yang ada, demi mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini, tapi di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal. Ini ironis,” tegasnya.
Eko menambahkan, Komisi VI siap mendukung secara politik maupun anggaran agar persoalan ini bisa segera dituntaskan.
“Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung,” pungkas Politisi Fraksi PAN ini. ***
Baca Juga: Habiburokhman Protes MK Kebanyakan Batalin UU, Tapi DPR Tak Pernah Nanya Kenapa Rakyat Menggugat
