Program Ketahanan Pangan Perlu Infrastruktur Penunjang
DPR menekankan kemerdekaan sejati adalah kemandirian pangan, teknologi, ekonomi, dan SDM.
Suara.com - Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan kolonial, tetapi juga kemandirian di berbagai bidang strategis, termasuk pangan, teknologi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Syahrul mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperluas konsep pertahanan, dari sekadar pertahanan militer menjadi pertahanan pangan.
“Ketika kita mampu memproduksi yang kita konsumsi, kita akan mandiri dan merdeka. Ketika kita mampu memproduksi yang dikonsumsi orang lain, kita akan maju. Tapi jika kita tidak mampu memproduksi apa yang kita konsumsi sendiri, kita akan terjajah,” ujar Syahrul jelang dimulainya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD-DPR RI 2025, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan asasi yang menentukan kedaulatan bangsa. Indonesia yang memiliki potensi agraris besar dinilai mampu mencapai swasembada bahkan menjadi eksportir pangan, sehingga benar-benar merdeka di bidang strategis tersebut.
Ia menambahkan, kemandirian pangan harus diikuti dengan kemajuan di sektor teknologi, informasi, dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Mencontohkan Tiongkok, ia menyebut negara tersebut berani menghadapi tekanan perdagangan internasional karena memiliki kemandirian di banyak sektor vital.
Baca Juga: Potret Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan Perdana di Sidang Tahunan MPR
Legislator Fraksi PKS ini juga mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk batalion khusus pangan. Namun, ia mengingatkan agar fokus pada pertahanan pangan tidak disalahartikan hingga mengabaikan pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat.
“Pembangunan jalan dan jembatan tetap harus jalan, baik yang terkait langsung dengan pertahanan pangan maupun untuk kebutuhan transportasi masyarakat. Jangan kaku menafsirkan kebijakan pertahanan pangan hingga mengorbankan kebutuhan dasar lain,” tegas Legislator Fraksi PKS Dapil Riau II.
Ia menilai, beberapa kementerian terkesan kurang responsif terhadap usulan masyarakat terkait infrastruktur dasar yang tidak secara langsung berhubungan dengan pertahanan pangan. Padahal, infrastruktur tersebut tetap menjadi penopang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Syahrul menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pertahanan pangan Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa kemandirian nasional harus dibangun secara menyeluruh, mencakup sektor-sektor strategis lain dan tetap mengakomodasi kebutuhan vital masyarakat di berbagai daerah.***
Baca Juga: Strategi Cerdas Puas Nyanyikan 'Imagine' John Lennon Kritisi Kesetaraan Gender di Sidang Parlemen
