Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh Komisi II DPR RI.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Ia menilai, persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh Komisi II DPR RI semata karena menyangkut lintas sektor dan banyak kementerian/lembaga terkait.
“Kalau hanya diurus oleh Komisi II sendiri tidak bisa, karena ego sektoral antar-departemen itu sering kali lebih dominan. Itulah mengapa setiap kali kita pertemuan membahas soal wilayah perbatasan, saya selalu meminta agar dibentuk pansus,” ujar Komarudin saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perbatasan Negara ke Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Menurut Komarudin, keberadaan pansus akan membuat seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan perbatasan secara komprehensif. “Dengan pansus, semua harus bertanggung jawab dan duduk bersama membahasnya secara serius,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia mengibaratkan negara sebagai sebuah kebun yang harus memiliki pagar pengaman yang kuat di sekelilingnya. “Negara ini ibarat kebun, maka pagar pengamannya harus bagus. Jangan kita sibuk mengurus di dalam, sementara di perbatasan justru bocor di mana-mana,” ungkap Komarudin.
Baca Juga: VinFast dan Upaya Membangun EV yang Paham Asia Tenggara
Kondisi perbatasan yang lemah, lanjutnya, sangat rawan menimbulkan berbagai persoalan keamanan dan hukum. “Kalau pengawasan di perbatasan tidak bagus, akan terjadi penyelundupan, perdagangan ilegal, ilegal mining, ilegal fishing, sampai peredaran narkoba,” kata Komarudin.
Ia menjelaskan, kunjungan Panja Perbatasan Negara ke Jayapura dilakukan untuk melihat langsung kondisi faktual di lapangan. “Kami datang bersama Ketua Komisi II untuk melihat kondisi riil, dan dari yang kami lihat, kelihatannya semua sepakat bahwa kondisi ini perlu direspons dengan pembentukan pansus,” ujarnya.
Komarudin juga menyoroti perbatasan Skouw yang dinilainya sangat strategis dan memiliki tantangan geopolitik tersendiri. “Kenapa kita fokus ke perbatasan Skouw? Karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini,” jelasnya.
Ia menyinggung dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi kawasan tersebut. “Beberapa tahun lalu ada pertemuan APEC di PNG yang dihadiri negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Itu sinyal yang harus dibaca dalam konteks geopolitik,” kata Komarudin.
Selain aspek geopolitik, Komarudin mengingatkan ancaman nyata peredaran narkoba lintas batas yang masuk ke Papua. “Sekarang ini yang sedang berlangsung adalah penyelundupan narkoba dari PNG ke Papua. Coba lihat di Pasar Hamadi, banyak informasi di lapangan yang menunjukkan itu,” ungkapnya.
Baca Juga: Komisi IV DPR RI Soroti Overkapasitas Kapal di Pelabuhan Muara Angke, KKP Janji Segera Bereskan
Ia menegaskan, perhatian serius terhadap perbatasan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Papua. “Kalau kita peduli terhadap orang Papua ke depan, jumlah mereka ini sudah sedikit dan harus dijaga. Jangan sampai dihancurkan oleh penyakit dan narkoba,” pungkas Komarudin.***
