CSR PT Freeport Diharapkan Dapat Tingkatkan SDM Papua
PT Freeport juga diingatkan agar melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, berharap agar dana CSR PT Freeport Indonesia (FI) dapat benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan SDM warga Papua. Menurutnya, dana CSR (Corporate Social Responsibility) tidak boleh hanya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Dana CSR justru harus bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah pertambangan itu.
Saleh bersama anggota Komisi VIII yang terdiri dari Maman Imanul Haq, Achmad Mustaqim, M Iqbal Romzi, Choirul Muna Chozin, M Nur Purnamasidi, Syamsul Luthfi dan Hamka Haq, kali ini sengaja melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Timika, untuk mengetahui program CSR dan antisipasi bencana akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport.
"Kami sudah melihat program-program CSR PT Freeport. Kami meninjau Institut Pertambangan Nemangkawi sebagai BLK, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan juga panti anak yang ada di Timika. Program-program itu sangat baik. Namun, harus ada diversifikasi program, terutama untuk memberdayakan dan mengubah cara pandang masyarakat Papua, agar mampu membangun tanah Papua dengan tangan putra-putri terbaik Papua," ungkap Saleh, saat berdialog dengan manajemen PT Freeport, Jumat (22/5/2015) malam, di Hotel Rimba Papua.
Selain itu, PT Freeport diingatkan agar melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Papua. Melalui sinergi itu, PT Freeport diharapkan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Sebab bagaimanapun, pembangunan di daerah tidak boleh menafikan kontribusi pemerintah pusat maupun daerah.
"Jangan sampai ada kesan bahwa PT Freeport lebih memperhatikan masyarakat Papua. Bukankah kami datang ke sini sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam membangun Papua? Begitu juga komisi-komisi lain di DPR yang sudah datang lebih dahulu. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan DPR, sekaligus untuk mengingatkan PT Freeport akan kewajibannya kepada masyarakat," tegas Saleh.
