Kunjungi Parlemen Sudan, DPR RI Sampaikan Dukungan

Perlu institusionalisasi untuk peningkatan kerja sama antara parlemen Indonesia dan Sudan.
Suara.com - Dalam rangka memenuhi undangan dari Parlemen Sudan, delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, berkesempatan mengunjungi Parlemen Sudan, guna menghadiri pelantikan anggota parlemen baru pada 1 Juni 2015. Rombongan delegasi DPR RI ini diikuti pula oleh Wakil Ketua BKSAP Rofi' Munawar, serta anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Sebelumnya, sebagaimana informasi via press release, Minggu (31/5/2015) di Sudan, delegasi sudah melakukan pertemuan pendahuluan dengan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Sudan, Mohamed Youssef Abdalla. Dalam pertemuan itu, Mohamed Youssef menjelaskan tentang mekanisme pemilihan Ketua Parlemen Sudan.
"Ketua Parlemen dipilih setelah pelantikan. Lalu seminggu kemudian, diteruskan dengan pemilihan ketua-ketua komisi," jelas Mohamed.
Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Mohamed menjelaskan tentang keinginan Parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama.
"Keinginan ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Kongres Asia Afrika (KAA) di Bandung, bulan April lalu, di mana Parlemen Sudan menyambut baik MoU kerja sama dengan DPR RI, dan tindak lanjut kesepakatan tersebut setelah pelantikan parlemen baru," terang Mohamed.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa kehadirannya ke Sudan ini adalah yang ketiga kalinya.
"Setiap kali datang ke Sudan, saya selalu merasa hadir di negeri sendiri, karena adanya hubungan khusus antara Indonesia dan Sudan. Terlebih lagi dalam UU MD3, mewajibkan setiap anggota DPR untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, terutama parlemen di negara-negara Islam," kata Fahri.
Mengenai Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama, Fahri menyatakan bahwa DPR RI menyambut baik dan mendukung keinginan Parlemen Sudan tersebut. Di hadapan Mohamed Youssef pula, Fahri berharap, demi meningkatkan kerja sama antara parlemen Indonesia dan Sudan, maka perlu dilakukan institusionalisasi.
"Hal ini diperlukan agar tetap terpelihara dalam memori, bahwa Indonesia dan Sudan memiliki hubungan khusus," paparnya.
Pada kesempatan itu, Fahri juga menjelaskan bahwa dalam hubungan antara Indonesia dan Sudan, terdapat tiga level komunikasi yang perlu dibangun. Pertama menurutnya, DPR dan Pemerintah Indonesia akan segera mengucapkan selamat atas pelantikan parlemen dan pelantikan Presiden Sudan keesokan harinya. Kedua, peningkatan hubungan business to business (B to B) yang sudah menunjukkan progres signifikan, yang perlu terus ditingkatkan. Ketiga, hubungan antar-manusia atau antar-rakyat yang merupakan hal yang paling mendasar.
Di tempat yang sama, Ketua BKSAP Rofi' Munawar mengusulkan agar antara DPR RI dan Parlemen Sudan dibentuk lajnah-lajnah (komisi), untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret.
"Lajnah dimaksud meliputi kerja sama antara Komisi Luar Negeri, kerja sama di bidang peternakan, pertanian dan kelautan, kerja sama di bidang teknologi, dan kerja sama di bidang kemanusiaan dan kebudayaan. Dan kerja sama ini akan segera ditindaklanjuti," kata Rofi'.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mukhamad Misbakhun, yang menekankan tentang perlunya kehadiran di ruang politik dengan memperhatikan aspek pembangunan.
"Indonesia memiliki pengalaman pembangunan yang panjang. Sebagaimana Sudan saat ini, Indonesia juga pernah mendasarkan pembiayaan pembangunan dari hasil kekayaan alam, yaitu minyak. Dari hasil kekayaan alam tersebut, Indonesia dapat membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Untuk itu, Indonesia dan Sudan perlu saling berbagi pengalaman dalam aspek pembangunan," jelas Misbakhun.
Dalam pertemuan ini, Misbakhun juga menyampaikan harapannya agar kerja sama antar-parlemen ini dapat menunjang kerja sama antara kedua negara.