Komisi V DPR Dukung Kemendag Bebastugaskan Pejabat Ditjen Daglu
"Kami mendukung keputusan Mendag Rachmat Gobel yang langsung menonaktifkan para pejabat tersebut dalam rangka membantu proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian".
Suara.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mendukung keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) membebastugaskan pejabat di Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) terkait penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
"Kami mendukung keputusan Mendag Rachmat Gobel yang langsung menonaktifkan para pejabat tersebut dalam rangka membantu proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," kata Fary kepada di DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Politisi Partai Gerindra itu juga mendukung aparat kepolisian untuk membongkar dan menertibkan proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan agar lebih murah dan lebih cepat.
Sebab, menurutnya, bongkar-muat yang lama sampai berminggu-minggu dan penumpukan antrean peti kemas bisa merugikan negara mencapai Rp 65 miliar setiap harinya.
"Biaya bongkar muat logistik selama ini masih 25-30 persen, yang seharusnya di bawah 20 persen. Karena itu, dengan penggeledahan dan tindakan hukum jika terbukti melakukan permainan, gratifikasi dan korupsi, DPR mendukung langkah Mendag membersihkan kementeriannya. Kepolisian juga harus membuktikan korupsi itu dan jika terbukti harus ditindak tegas sampai pemecatan," ujarnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan sudah membebastugaskan sejumlah pejabat struktural Ditjen Daglu, seperti Dirjen Daglu, dan pejabat eselon II dan III Ditjen Daglu.
"Maksudnya untuk membantu pihak kepolisian dan supaya pelayanan publik tetap berjalan. Untuk pelaksanaan tugas Dirjen Daglu sementara digantikan Irjennya," kata dia dalam jumpa persnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
