DPR Minta Kementerian Pertanian Serius Hadapi Kemarau Panjang
"Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius," kata Andi.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian serius antisipasi produk pangan akibat kemarau panjang.
Menurutnya, dua agenda besar pertahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan panen. Dengan gagalnya tanam dan panen, maka akan mengakibatkan terganggunya stok pangan selama dua periode masa tanam.
"Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius, dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai representasi pemerintah," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (3/8/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku peringatan untuk mengantisipasi terhadap kekeringan ini sudah ia sampaikan sejak dua bulan lalu ketika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Kementerian Kehutanan berkoordinasi terkait antisipasi kebakaran hutan. Saat itu, ia menyampaikan bahwa ada ancaman besar yang harus dipersiapkan oleh Kementan akibat kemarau panjang yaitu gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, meskipun terjadi peluang bagi Kementerian Kelautan Perikanan sebagai penyangga pangan akibat fenomena naiknya hasil tangkap ikan akibat musim kemarau, dengan pesatnya pertumbuhan klorofil dari plangton sehingga ikan mendapat pasokan makanan berlebih, namun akan terjadi bencana kekeringan yang menyulitkan kinerja Kementan dalam memproduksi tanaman pangan maupun hortikultura.
"Kenyataan yang terjadi saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi Puso atau gagal panen," ungkap Andi Akmal.
Namun, masih kata Andi Akmal, dirinya menyesalkan sikap Pemerintah yang membanding-bandingkan jumlah area yang gagal panen dengan tahun sebelumnya. Pemerintah, terangnya, membandingkan areal kekeringan tahun 2014 sebesar 200 ribu hektar lebih, sedangkan sekarang hanya 101 ribu hektar. Menurutnya, keadaan ini sangat tidak relevan terhadap upaya pencapaian target produksi padi yang diharapkan menuju swasembada pada tiga tahun ke depan.
"Pemerintah juga lupa bagaimana daya beli masyarakat begitu rendah akibat pencabutan berbagai subsidi BBM dan listrik sehingga akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada tahun-tahun mendatang," ujar Andi Akmal.
Lebih jauh Ketua DPW PKS Sulsel itu mengemukakan, meskipun ada beberapa tanaman yang mengalami kenaikan produksi seperti blewah dan semangka, tapi mayoritas petani di Indonesia yang mengalami kekeringan adalah petani padi, dan akan berdampak buruk bagi ekonomi petani padi.
"Jika pemerintah tidak memberikan perhatian, maka jumlah kemiskinan dalam waktu singkat akan kembali melonjak," kata dia.
