Komisi V DPR Dukung Percepatan Pembangunan Jalan Tol

Suara.com - Komisi V DPR mendukung rencana pemerintah mempercepat pembangunan sejumlah ruas tol untuk memperlancar distribusi penumpang dan barang serta mengatasi kemacetan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan, dari evaluasi penyelenggaraan mudik 2015 yang dilakukan Komisi V DPR, keberadaan sejumlah ruas tol, khususnya tol Cikopo—Palimanan (Cipali) terbukti dapat mempercepat perjalanan arus mudik dan memecah kemacetan.

“Dari evaluasi mudik yang kami lakukan, keberadaan tol Cipali secara signifikan mempercepat perjalanan dan mengurai kemacetan mulai dari wilayah Jawa Barat. Sehingga beban jalan arteri nasional di Pantura menurun,” kata Yudi, di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Lebih lanjut politisi PKS dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi itu mengungkapkan Komisi V mendukung percepatan pembangunan jalan tol sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. Khususnya pada ruas-ruas yang sudah direncanakan sejak lama seperti ruas Solo—Ngawi dan Ngawi—Kertosono serta ruas Pejagan—Brebes Timur.

Yudi mengemukakan bahwa dirinya mendukung percepatan pembangunan ruas-ruas tol yang sudah direncanakan sejak lama, seperti ruas tol Solo—Ngawi dan Ngawi—Kertosono serta Pejagan—Brebes Timur. Ketiga ruas tol ini, tambah Yudi, harus dikebut dan diselesaikan tepat waktu sehingga pada mudik 2016 nanti bisa dioperasikan.

"Untuk itu, kami meminta Menteri PU melakukan pengawasan secara intensif agar ruas tol ini bisa selesai tepat waktu," ujar Yudi.

Yudi menuturkan, mangkraknya pembangunan sejumlah tol hingga bertahun-tahun selain karena masalah pembebasan lahan, perijinan yang rumit dan permasalahan dana yang besar, juga karena tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah kepada investor yang tidak memenuhi kewajibannya. Bahkan, mereka diperkenankan memperbarui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Ke depan, kata Yudi, pemerintah harus memperbaiki kebijakan skema pengadaan jalan tol.

“Dampak dari mangkraknya sejumlah jalan tol tidak hanya menyebabkan kegiatan ekonomi Indonesia stagnan , juga berpotensi menyebabkan kerugian Rp8 triliun/tahun akibat kemacetan yang semakin parah dan minimnya infrastruktur tol. Disisi lain, pembangunan jalan tol yang selalu molor akan menyebabkan munculnya konflik lain,” imbuh Yudi.

Tak hanya mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembangunan ruas tol yang mangkrak, Yudi juga meminta pemerintah segera menyiapkan masterplan beberapa ruas tol baru yang saat mudik tahun 2015 ini menjadi biang kemacetan seperti ruas Sukabumi—bandung, ruas Tasikmalaya—bandung dan beberapa ruas lainnya.

"Sedangkan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, pemerintah harus segera menyelesaikan ruas JORR 2 dan akses ke Pelabuhan," kata Yudi.