DPR Mewanti-wanti Pemerintah Soal Pelaksanaan Pilkada Serentak

Ruben Setiawan | Bagus Santosa
DPR Mewanti-wanti Pemerintah Soal Pelaksanaan Pilkada Serentak
Sidang tahunan MPR/DPR/DPD [suara.com/Oke Atmaja]

"DPR juga mengingatkan agar Pemerintah melaksanakan agenda nasional tersebut dengan baik".

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta masyarakat dan pemerintah menyadari pentingnya Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2015 sebagai wujud nyata demokrasi.

"Mencermati penyelenggaraan pemerintahan saat ini khususnya agenda pilkada serentak, DPR mengingatkan semua komponen bangsa bahwa pilkada serentak merupakan agenda politik nasional sebagai perwujudan dari demokrasi di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang," kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR RI, hari Jumat (14/8/2015).

DPR mewanti-wanti Pemerintah agar melaksanakan agenda nasional tersebut supaya lancar dan tetap pada koridor demokrasi. Pemerintah juga diharapkan segera menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hal proses pelaksanaannya.

"DPR juga mengingatkan agar Pemerintah melaksanakan agenda nasional tersebut dengan baik serta tetap menjaga proses demokrasi sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Namun demikian, perlu menjadi perhatian Pemerintah sebagai penyelenggara akan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam tahapan pelaksanaan yang berpotensi menghambat kesuksesan pilkada serentak," pungkas Setya.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini memiliki dua agenda, yakni Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 dan Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI