Usulan Indonesia Disetujui Komite Joint Communique
Indonesia usul soal politik, ekonomi dan sosial.
Suara.com - Hari ini, Kamis (10/9/2015) Sidang Umum ke 36 Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) memasuki sesi terakhir yaitu Sidang Komite Joint Communique. Sidang ini membahas draft resolusi dari berbagai hasil keputusan yang disepakati pada sidang-sidang komite sebelumnya, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial dan Komite Organisasi. Namun ada juga draft yang dibahas atau dipertajam pada sidang ini.
“Jadi hari ini difinalkan dari seluruh komite itu dalam draft resolusi AIPA. Ada beberapa hal yang masuk. Dalam segi ekonomi, Malaysia menghendaki supaya ada satuan tentang finance tentang keuangan secara Islam, tetapi beberapa negara yang tidak mayoritas Islam tidak menghendaki masukan itu, akhirnya kita drop," kata Anggota Delegasi Parlemen Indonesia, Hamdhani, usai sidang Joint Communique di Kuala Lumpur, Malaysia.
Politikus F-Nasdem itu menambahkan, negara-negara lain juga meminta agar ada satu kesamaan tentang zona waktu diantara negara-negara ASEAN. “Kami melihat ada peluang lain yang ingin mereka masukkan di sini, karena ada usaha main saham pada malam hari, itu kita drop juga, tidak disetujui,” lanjutnya.
Dalam Komite Politik, Indonesia mengusulkan tiga poin yaitu terorisme, pencucian uang dan good governance. Sedangkan dalam Komite Ekonomi, Indonesia mengajukan soal perdagangan antarnegara dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Dalam bidang ekonomi, perlu penguatan UKM. UKM harus menjadi fondasi utama, karena UKM-UKM ini jadi satu prasyarat untuk menghadapi MEA yang akan datang. Ini satu hal juga yang patut diapresiasi, semua negara menyetujui,” tambahnya.
Hamdhani menjelaskan, seluruh usulan Indonesia itu juga diterima dalam Sidang Committe on Join Communique ini. "Tidak ada yang didrop, sudah diterima,” imbuhnya.
Sementara di dalam Komite Politik, lanjutnya, Vietnam mengajukan usul persoalan konflik laut China Selatan ke dalam draft resolusi AIPA. Sempat terjadi perdebatan alot perihal permintaan Vietnam tersebut.
“Mayoritas yang lain tidak menghendaki. Jadi konflik laut China Selatan ini harus dilakukan secara bilateral, jadi kita sebagai AIPA, Asean Community, hanya menjembatani konflik-konflik yang terjadi di laut China Selatan, tidak terlibat secara langsung,” ujarnya.
Sementara di Komite Sosial, perlindugan terhadap hak-hak orang usia lanjut juga masuk dalam draft resolusi AIPA. Kemudian di bidang Komite Organisasi, Indonesia mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa dalam pertemuan ini.
“Bantuan-bantuan Indonesia terhadap AIPA sangat mereka apresiasi terutama mengenai penyediaan kantor ASEAN dan AIPA di Jakarta, kita menganggap satu keputusan penting inilah yang menjadi tolak ukur penghargaan dari negara-negara lain pada Indonesia,” papar politikus asal dapil Kalimantan Tengah itu.
Bahkan, tambah Hamdhani, bantuan Indonesia tidak hanya pada bantuan fasilitas-fasilitas penunjang, termasuk dalam hal donasi Indonesia dalam bentuk bantuan keuangan bagi penyelenggaraan sidang AIPA cukup banyak. (sc)
