Bahas Revisi UU KUHP, DPR Inginkan Kodifikasi Parsial

Suara.com - Komisi III DPR RI mempertanyakan sikap pemerintah soal rencana pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), apakah akan dilakukan melalui kodifikasi total (tertutup) atau parsial (terbuka). DPR RI masih menunggu penjelasan pemerintah terlebih dahulu, termasuk pengajuan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 1.600.

Terkait hal itu, DPR mencoba realistis. Jika hal itu tidak mungkin diselesaikan dalam lima tahun ke depan, maka sebaiknya disepakati kodifikasi parsial saja.

“Jadi, DPR RI akan mempertanyakan dulu kepada pemerintah mengapa berkehendak kodifikasi total? Karena itu, kita akan mendengar filosofi, background, alasan pemerintah mengajukan kodifikasi total dalam UU KUHP ini,” tegas anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani dalam forum legislasi ‘Revisi UU KUHP’ bersama guru besar UNPAD Bandung, Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan mantan penasihat KPK H. Abdullah Hehamahua di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani mengatakan, jika pemerintah menyepakati kodifikasi parsial, maka dalam pembahasan nanti, DPR RI dan pemerintah hanya perlu membongkar bab dan pasal mana yang perlu dibahas. Dalam draft yang dikirimkan pemerintah, kejahatan khusus seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi (Tipikor), pencucian uang (TPPU), perdagangan manusia (traficking), yang semula diatur oleh UU tersendiri, akan dijadikan satu (kodifikasi total) dalam UU KUHP. KUHP terdiri dari 768 pasal dalam dua buku.

Menurut pemerintah, ada norma yang berbeda dalam pasal penghinaan Presiden RI, yakni pasal 134 sampai pasal 137 KUHP yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi kata Arsul, kenapa Presiden RI yang harus melapor?

“Jadi, saya sendiri mendukung kodifikasi parsial, fraksi-fraksi sendiri kini sedang menyusun DIM. Komisi III DPR pun akan mengundang masyarakat untuk memberi masukan,” ujarnya.

Yang jelas, imbuh Arsul, jika fraksi-fraksi nanti mendukung kodifikasi tertutup maka tidak otomatis melemahkan KPK, Kepolisian, Kejagung, dan Mahkamah Agung (MA). Khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, karena penguatannya akan diatur dalam aturan peralihan. Namun, itu pun harus pula diikuti dengan percepatan penataan kelembagaan hukum tanpa mengurangi kewenangan, atau melemahkannya.

KPK sendiri, menurut mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, tidak alergi dengan amandemen UU KPK, karena memang ada pasal yang perlu disempurnakan, tapi bukan untuk melemahkan, melainkan untuk penguatan.

“Sehingga kalau ada keinginan pemerintah untuk membubarkan KPK maka tetap harus ditangani dengan UU khusus. Sebab, 13 kali judicial review ke MK hanya satu yang terkait dengan kepentingan KPK, di mana jika komisioner KPK menjadi tersangka tidak otomatis dipecat sampai ada keputusan hukum tetap. Selebihnya untuk menggusur KPK. Seperti penyadapan yang harus dibawah pengawasan pengadilan dan lain-lain. Itulah yang menjadi trauma KPK,” katanya.

Seperti kasus PT TUN Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur, kalau penyadapannya harus di bawah pengadilan atau kejaksaan, maka sebaiknya tidak harus ada KPK.