Catatan Anggota DPR Terhadap Pertanggungjawaban APBN 2015
Fraksinya memandang kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam memberikan beberapa catatan penting terhadap keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.
“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky, hari ini.
Secara umum, kata Ecky, fraksinya memandang kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.
“Fraksi PKS memandang bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 dengan peningkatan temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga juga tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015 (dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014.
“Jumlah LKKL yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer mencapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ecky.
