Pembahasan Anggaran GBK dan Asian Games Dilanjutkan Kamis
Menpora Imam Nahrawi, Ketua Komite Olahraga Erick Thohir, dan Wakil Ketua III Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Taufik Hidayat raker di Komisi X [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Sebelum rapat hari ini ditutup, kesimpulan dan keputusan disampaikan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto.
Komisi X DPR sepakat melanjutkan pembahasan realokasi anggaran renovasi proyek Stadion Gelora Bung Karno dan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 serta Para Asian Games 2018 dalam rapat kerja pada Kamis (20/10/2016).
Sebelum rapat hari ini ditutup, kesimpulan dan keputusan disampaikan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto.
Utut mengatakan pemerintah harus mengembalikan jaminan kerja (performance guarantee) sebesar 2 juta dollar AS setelah penyelengaraan Asian Games selesai.
"Untuk itu Komisi X meminta pemerintah agar kualitas penyelenggaraan Asian Games berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya," ujar Utut di ruang rapat Komisi X, Nusantara I, DPR, Selasa (18/10/2016).
Utut juga menyampaikan dana kampanye iklan dan pertandingan sebesar 15 juta dollar AS telah dibayarkan penuh melalui KOI.
"Atas realisasi anggaran sebesar 15 juta dollar AS tersebut Komisi X meminta Kemenpora untuk menyampaikan kerangka acuan kerja dan hasil laporan pengawasannya pada tahun 2017," kata dia.
Utut juga mengatakan berdasarkan pernyataan Menpora, pengaturan cakupan media pertandingan dan biaya pelayanan TV dan radio untuk komite organisasi Asia (The Asian Games Organization Committee) senilai 30 juta dollar AS, ditambah lima persen denda pertahun sejak berakhirnya Asian Games 2014, sampai saat ini belum dibayarkan.
Komisi X DPR, katanya, menyetujui biaya penyiaran yang harus dibayarkan kepada OCA. Nanti mekanisme pembayaran tersebut, kata Utut, harus sesuai dengan ketentuan.
"Kemudian, anggaran untuk persiapan pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games di tahun 2017 sebesar Rp3,5 triliun, telah disiapkan oleh pemerintah dan kepastian dari arus kas. Dari total US $30 juta, sebesar Rp200 miliar, diambil dari usulan realokasi anggaran renovasi GBK, sementara sisanya dibahas pada raker berikutnya," kata Utut.
"Atas kekurangan biaya penyiaran sebesar Rp225 miliar, pemerintah perlu membayarkan dan kekurangan dana tersebut tahun 2016, agar dipastikan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games terjamin dan dibahas pada rapat kerja berikutnya," Utut menambahkan.
Kata Utut usulan Kemenpora terkait realokasi anggaran renovasi GBK sebesar Rp500 miliar telah melalui trilateral meeting antara Kemenpora, Bapenas, dan Kemenkeu yang telah diperiksa BPKP. Komisi X pun setuju anggaran GBK sebesar Rp235.603 miliar.
"Komisi DPR menyetujui Realokasi anggaran renovasi GBK sebesar Rp235.603, dengan catatan Kemenpora perlu menyampaikan kriteria dan sasaran target yang akan dicapai dari program yang didanai dari Realokasi anggaran renovasi GBK," kata Utut.
Utut juga mengatakan renovasi GBK tidak boleh melanggar cagar budaya.
"Komisi X DPR mengingatkan agar renovasi GBK harus mengedepankan keamanan bagi pengunjung dan tidak melanggar penetapan GBK sebagai cagar budaya," kata Utut.
Dia menambahkan Kemenpora menyampaikan usulan rencana kebutuhan anggaran Asian Games dan Para Asian Games 2018 dari 2016 hingga 2018.
"Asian Games dan Asian Para Games tahun 2016 totalnya 589.229.000, tahun 2017 total 3.498.026.000, dan 2018 totalnya 6.749.360.000," kata dia.
Menpora Imam Nahrawi menyampaikan ucapan terimakasih atas pembahasan realokasi dana maupun rencana anggaran pelaksanaan Asian Games XVIII serta Para Asian Games.
"Kami mohon dukungannya, kami akan menyiapkan rapat kerja pada Kamis yang akan datang. Kami mohon doa restu, sehingga diskusi anggaran kami dengan dirjen keuangan bisa menemukan solusi pada rapat kerja," kata Imam.
