Baleg Minta Ketegasan Pembahasan RUU di DPR
Firman mengatakan DPR bisa saja memberhentikan proses pembahasan RUU.
Suara.com - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo meminta seluruh Komisi DPR dan panitia kerja menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang minimal menghasilkan dua undang-undang dalam kurun waktu tiga kali masa persidangan.
"Saya minta ketegasan, kalau konsisten dengan RUU maka tiga kali masa sidang maka seharusnya berhenti, itu terkait masalah anggaran tadi. Karena DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita harus produktif harusnya setiap tahun (pengesahan) UU, jadi tiga kali masa sidang minimal di komisi dua RUU, tapi dengan perpanjangan empat kali, tujuh kali ini adalah pemborosan," ujar Firman di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10/2016)
Firman mengatakan DPR bisa saja memberhentikan proses pembahasan RUU jika melebihi batasan waktu.
"Kalau ada yang harus didrop ya kita drop, nanti dibahas bersama pemerintah. Misalnya minol (minuman alkohol) karena judul, kalau pemerintah tidak setuju ya kita drop. Gimana solusinya kalau tidak selesai-selesai gimana, kalau diperpanjang sekali lagi selesai nggak, jangan sampai dikasih kesempatan lagi belum selesai," katanya.
Firman mengatakan selama setahun, maksimal ada 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas.
"Setahun maksimal 40 RUU masuk dalam Prolegnas prioritas. 22 RUU di komisi, di pansus tiga RUU, di baleg tiga RUU, jadi kumulatif terbuka bisa tujuh RUU, jadi bisa ada 35 RUU," tuturnya.
Dari 19 RUU tahap pembicaraan tingkat I, terdapat sembilan RUU yang telah masuk dan melampui batas waktu pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 tata tertib DPR.
Sembilan RUU tersebut yakni:
1. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar negeri yang dibahas di Komisi IX sudah 4 kali masa persidangan.
2. RUU tentang Merek (usul pemerintah) dibahas oleh pansus sudah enam kali masa persidangan.
