Komisi IV Tinjau Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di NTB
Program ini merupakan bagian dari Reformasi Agraria.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, pemerintah menargetkan pada 2018-2019, penyerahan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektare. Namun hingga kini, target itu baru tercapai 1,5 juta ha.
Untuk mengetahui hal ini, Komisi IV DPR RI meninjau HKm Gapoktan Rimba Lestari, di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (27/3/2018).
“Program ini merupakan bagian dari Reformasi Agraria. Kami datang untuk mengetahui kondisi HKm di lapangan, termasuk kendala minimnya capaian itu,” kata Viva, saat memimpin pertemuan tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan Bupati Lombok Tengah beserta jajaran, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Sementara itu, Plt. Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri mengatakan, kecamatan di Lombok tengah yang memiliki kawasan hutan diantaranya, Kecamatan Batutkliang Utara, Kecamatan Kopang, dan Kecamatan Praya Barat Daya.
“Kecamatan-kecamatan yang memiliki kawasan hutan, masyarakatnya beraktivitas sebagai petani, berladang dan berkebun. Hasilnya juga bisa mensejahterakan keluarga, termasuk mampu memenuhi biaya pendidikan, dan kesehatan. Dulu, masyarakat di kawasan hutan membawa hasil hutan dengan cara dipikul, sekarang menggunakan sepeda motor bahkan roda empat. Ini berkat hasil hutan yang melimpah,” jelasnya kepada Komisi IV DPR RI.
HKm di Lombok Tengah sudah memiliki Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja seluas 2.179,50 ha, yang salah satunya di Desa Aik Berik. Luasan areal hutan kemasyarakatan di NTB akan terus bertambah, karena masih ada penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan yang kemungkinan akan dikeluarkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
