RUU Perkelapasawitan Dinilai Penting, Namun Butuh Pendalaman

Fabiola Febrinastri
RUU Perkelapasawitan Dinilai Penting, Namun Butuh Pendalaman
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ferdiansyah. (Sumber: Istimewa)

Sumbangan devisa kelapa sawit tersusul oleh devisa dari sektor pariwisata.

Suara.com - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ferdiansyah, menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan tetap penting, namun para pelaku industri kelapa sawit masih harus menjelaskan urgensi RUU ini.

“Kami secara pribadi sepakat dengan RUU ini dan sangat penting, namun dalam paparan belum mengerucut. Apa yang paling urgen terhadap RUU ini,” ujar Ferdi, saat RDPU dengan para pelaku industri kelapa sawit, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, dari segi devisa saja, menurut data yang dipakai Ferdi, sumbangan devisa kelapa sawit tersusul oleh devisa dari sektor pariwisata. Namun dia menyadari, dalam hal pemasukan negara, kalau hanya mengandalkan pajak tidak cukup, sehingga sumbangan devisa negara dari sektor lain perlu ditingkatkan.

Selain itu, menurutnya, masih ada pandangan negatif dari dampak penanaman kelapa sawit. Ferdi mempertanyakan, apa usaha para pelaku industri dalam menangkal pandangan negatif tersebut.

“Apa sih usaha kita, khususnya produsen kelapa sawit untuk menepis negative thinking tersebut?” tanya Ferdi.

Di sisi lain, anggota Baleg DPR RI, Hamdhani, beranggapan soal pentingnya RUU Perkelapasawitan, sehingga menurutnya, persoalan tentang kelapa sawit perlu pengaturan secara lex specialis. Meskipun dalam Undang-Undang Perkebunan ada aturan tentang kelapa sawit, namun menurutnya, masalah kelapa sawit sangat kompleks, sehingga perlu pengaturan secara khusus.

“RUU Perkelapasawitan, menurut kami sangat penting. Dalam Undang-Undang Perkebunan, ada yang membahas tentang kelapa sawit, tapi tidak lex specialis,” papar politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan, tambah Hamdhani, RUU Perkelapasawitan penting diberlakukan karena telah banyak menyerap tenaga kerja.

“Di Kalimantan Tengah saja perkebunan kelapa sawit (PKS) bisa mempekerjakan ribuan orang. Ini bahkan bisa membantu pemerintah dari sisi ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain,” jelas Hamdhani.

Anggota Dewan dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, sektor industri kelapa sawit sangat berkaitan dengan masyarakat.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI