Badan Keahlian DPR Buka Ruang Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi
Johnson menegaskan bahwa partisipasi publik di dalam penyusunan undang-undang sangat penting.
Suara.com - Badan Keahlian DPR RI (BKD DPR RI) menerima kunjungan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyampaikan bahwa partisipasi publik di dalam penyusunan undang-undang sangat penting.
"Jika ada mahasiswa yang ingin menyampaikan naskah akademik atau masukan-masukan lainnya terkait penyusunan undang-undang bisa dilakukan, karena dalam setiap penyusunan undang-undang DPR selalu terbuka dengan partisipasi masyarakat," kata Johnson di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Johnson mengaku senang dengan rencana STHI Jentera yang bakal menjalin kerja sama dengan BKD. Kata dia, selama ini BKD juga telah menjalin kerja sama dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia.
"Kami telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, salah satu yang kita lakukan yaitu memberikan pembelajaran secara singkat terkait dengan proses penyusunan undang-undang. Kami juga sangat menyambut baik rencana kerja sama dengan STHI Jentera ini. Draf kerja samanya sedang kita pelajari," ujar Johnson.
"Setelah kerja sama ini, kita harapkan akan terus lakukan hal-hal yang bisa kita bagikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat," Johnson menambahkan.
Dijelaskannya, Badan Keahlian DPR RI memiliki program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU). Program ini untuk mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif.
Johnson mengatakan, semakin banyak pihak yang partisipasi dalam pembentukan undang-undang, maka akan semakin berkualitas undang-undang yang dibentuk.
Oleh sebab itulah menurutnya, BKD menjalin kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi karena keahlian-keahlian yang ada di perguruan tinggi bisa menambah wawasan pembentukan undang-undang.
"Yang perlu kita pikirkan kan sekarang bagaimana bisa menghasilkan undang-undang yang kita harapkan, menghasilkan undang-undang yang berkualitas, maka perlu partisipasi dari masyarakat itu sendiri," tutur Johnson.
"Kita dorong agar masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap penyusunan undang-undang, agar kualitas undang-undang yang dihasilkan sesuai harapan kita semua," ujar Johnson menambahkan.
