Komisi VIII Komitmen Bantu Desa Panakukkang dari Bencana Banjir

Fabiola Febrinastri
Komisi VIII Komitmen Bantu Desa Panakukkang dari Bencana Banjir
Kunjungan kerja Komisi VIII ke Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Panakukkang, Gowa, Sulsel, Kamis (12/4/2018). (Sumber: Istimewa)

Dusun tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS).

Suara.com - Dusun Parangmalengu, Desa Panakukkang, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kerap mengalami musibah banjir setiap tahunnya, bahkan ketinggian airnya bisa mencapai dua meter. Menurut Kepala Desa Panakukkang, hal ini dikarenakan dusun tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS), yang saat ini sudah mengalami penyempitan.

Kepala Desa Panakukkang meminta bantuan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan normalisasi sungai. Harapannya agar dusun-dusun yang berada di DAS, tidak lagi mengalami banjir yang selalu datang setiap tahun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang memimpin kunjungan kerja Komisi VIII ke Kampung Siaga Bencana (KSB) di dusun tersebut, berjanji akan membantu membicarakan masalah tersebut dengan kementerian terkait.

“Kehadiran kami di sini memang untuk yang keempat kalinya, namun karena wilayah ini masih juga mengalami banjir, maka Komisi VIII tetap berkunjung dan tentunya akan mencarikan solusi agar dusun-dusun di Desa Panakukkang dan sekitarnya tidak lagi mengalami banjir,” papar Marwan, menanggapi permintaan Kepala Desa Panakukkang, di KSB Desa Panakukkang, Gowa, Sulsel, Kamis (12/4/2018).

Komisi VIII, sambung politisi PKB ini, akan menyambungkan dengan program pemerintah terkait penyempitan sungai, sehingga kawasan ini tidak lagi jadi sasaran banjir.

“Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten, akan kita sambungkan dengan program pemerintah supaya bencana tahunan ini bisa kita hilangkan,” janjinya di hadapan masyarakat KSB.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Budiman Sudjatmiko, yang turut dalam kunjungan tersebut, menyarankan Kepala Desa Panakukkang untuk menganggarkan dana desa mengatasi masalah tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, untuk melakukan normalisasi sungai,  dananya cukup besar. Namun ia maksudkan, sebelum datangnya program dari pemerintah untuk normalisasi sungai, paling tidak dana desa yang disisihkan bisa mengurangi musibah banjir yang datang setiap tahun.

Ia minta kepala desa untuk berkoordinasi dengan kepala-kepala desa lain yang berada di kawasan DAS agar memiliki dana sendiri mengatasi masalah banjir.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI