DPR Minta Pemerintah Mampu Jaga Ketahanan Pangan
Kapasitas petani dan teknolgi harus ditingkatkan.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan pemerintah untuk mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan ketersedian pangan yang ia sebut sebagai pangkal dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.
Di satu sisi, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa menjadi faktor pendukung ketersediaan pangan.
“Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya alam yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis. Ketersediaan pangan juga merupakan pangkal dari upaya mewujudkan ketahanan pangan,” ujar Bamsoet, saat jadi pembicara dalam seminar "Ketersediaan Pangan: Swasembada vs Import", di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Politisi Golkar ini memaparkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, diantaranya dengan membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan nasional.
“Bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan sumber daya domestik secara optimal dan membangun cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang kuat. Jika diperlukan, merancang kebijakan impor secara cermat untuk memenuhi kebutuhan nasional tapi tidak berdampak terhadap pangan domestik, terutama kesejahteraan petani,” jelas Bamsoet.
Selain itu, pemerintah juga diingatkan agar mampu memberdayakan usaha pangan skala kecil yang menjadi ciri dominan pertanian Indonesia. Antara lain dengan mengintegrasikan dengan skala usaha menengah dan besar.
Hal lain seperti kapasitas petani dan teknolgi juga harus ditingkatkan, sehingga jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka kedaulatan pangan tidak hanya menjadi angan-angan.
“Meningkatkan kapasitas petani itu perlu, termasuk penerapan teknologi tepat guna. Selain itu juga perlu mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan dan distribusi pangan,” jelasnya.
Mantan Ketua Komisi III ini juga mengingatkan agar dalam menjaga ketersediaan pangan, pemerintah harus mendahulukan produksi petani ketimbang impor. Pemerintah dinilai seringkali membeli harga impor lebih mahal ketimbang harga dari petani.
Jika hal tersebut terus dilakukan, dikhawatirkan banyak petani yang pindah haluan menjadi buruh. Kebijakan impor dapat dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi.
