Tanggapi KEM-PPKF 2019, DPR Berempati pada Kelesuan Ekonomi
Perekonomian nasional pada 2019 memiliki potensi yang sangat baik.
Suara.com - Fraksi-fraksi DPR RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019, pekan lalu. Catatan dan dukungan diberikan oleh fraksi kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019.
Pandangan dari fraksi-fraksi pun mendapat tanggapan dari pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan, secara umum Menkeu menerima dan mengakomodir seluruh pandangan fraksi.
DPR berempati terhadap kelesuan pertumbuhan ekonomi, dengan mendukung berbagai langkah pemerintah. Terhadap ketidakpastian perekonomian global, DPR pun mengingatkan agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi ekonomi terkini.
“Secara keseluruhan, pandangan fraksi-fraksi DPR dijawab satu per satu oleh pemerintah. Terkait beberapa target dalam asumsi makro ekonomi, tentunya ini sangat dinamis. Pada tahun anggaran 2017, pemerintah juga merevisi APBN Perubahan. Itu adalah hal yang sangat wajar, manakala terjadi kontraksi ekonomi,” kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF 2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Ia menambahkan, saat rapat paripurna, muncul interupsi terkait utang negara. Utang negara ini, sebelumnya menjadi salah satu hal yang disampaikan fraksi saat memberikan pandangan pada KEM-PPKF 2019. Menkeu sebagai bendahara negara diharapkan dapat mengendalikan prospek ke depan dan utang-utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun menjadi catatan sejumlah fraksi. Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga, dinilai Taufik sebagai upaya untuk memproteksi penguatan dolar AS. Ia menambahkan, jika BI sudah menaikkan suku bunga di tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang hingga saat ini belum mengembirakan, itu merupakan sinyal serius, karena dengan kenaikan suku bunga berkaitan dengan valas dan lainnya.
“Kita juga berharap adanya penguatan-penguatan fundamental ekonomi yang berskala mikro, seperti bantuan-bantuan sosial. Adanya Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantisiapsi laju pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun. Ini tentu kita apresiasi,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnnya, Sri Mulyani mengatakan, perekonomian nasional pada 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4 - 5,8 persen.Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ditopang secara seimbang oleh empat mesin pertumbuhan, yaitu konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.
“Selama tiga tahun terakhir, inflasi kita ada pada kisaran 3,5 persen. Ini lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yang mencapai 5,6 persen. Perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat,” jelas Sri.
Ia menambahkan, perubahan kondisi global menuju a new formal menciptakan gejolak dan tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Saat ini, banyak nilai tukar negara berkembang dan negara maju mengalami tekanan terhadap dolar AS, termasuk Indonesia.
