Komisi VII Ingin Masyarakat Menikmati Dana APBN
Kesediaan premium pun diharapkan ditambah.
Suara.com - Komisi VII DPR RI ingin seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dapat menikmati tiap tetes APBN, khususnya pada rencana subsidi 2019. Anggaran subsidi 2019 terhadap elpiji 3 kg, listrik dan solar mengalami kenaikan.
“Harapan ini agar rakyat merasakan betul kontribusi seluruh kementerian dan lembaga negara, terutama dalam peningkatkan lapangan kerja dan supaya terbebas dari kemiskinan,” kata Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron, usai rapat kerja dengan Menteri ESDM beserta jajarannya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Khusus untuk BBM jenis premium yang sudah dicabut subsidinya, politisi Partai Demokrat ini minta agar ketersediannya ditambah. Bila sebelumnya kebutuhan premium fokus di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), maka ke depan, ketersediaan di Jamali juga harus ditambah.
“Premium memang tidak ada subsidinya, tetapi juga harus diperhitungkan selisih harga biaya produksi. Bila diserahkan sepenuhnya kepada kepada Pertamina, maka Pertamina pasti akan tergerus keuntungannya,” terang Herman.
Selain itu, ia juga minta kejelasan terkait komposisi subsidi listrik 450VA dengan 900VA. Meskipun secara umum anggaran untuk subsidi listrik ada kenaikan, tetap harus dijelaskan juga batasannya dan zona batasan antara 450VA dengan 900VA.
Dalam rapat itu, politisi dapil Jawa Barat ini merasa belum memiliki gambaran tentang alokasi anggaran yang secara relatif makin menurun. Konsumsi publik menurun, tetapi efektifitas jangkauan terhadap anggaran untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli serta mengurangi kemiskinan juga belum tergambar dengan jelas.
“Komisi VII ingin di dalam perspektif pembahasan anggaran mengetahui, berapa target secara kuantitatif akan dicapai dari setiap anggaran yang Kementerian ESDM gunakan, baik anggaran untuk aparatur, non fisik, maupun anggaran untuk fisik publik,” jelas Herman.
