DPR Minta Pemerintah Waspada Besaran Utang BUMN
Utang disebut sudah menembus di atas Rp 4.800 triliun.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disebut sudah menembus di atas Rp 4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Upaya pemerintah yang memisahkan utang negara dengan utang BUMN memang untuk mengecilkan beban utang negara, tapi jika utang BUMN gagal bayar, tentu akan menjadi beban negara yang harus mengambil dari APBN,” kata Taufik, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Parlementaria, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Taufik menilai, upaya pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur melalui utang, lama-kelamaan akan menjadi bom waktu bagi APBN. Apalagi sebagian besar merupakan utang jangka pendek, sehingga BUMN harus dipacu untuk mengembalikan utangnya.
“Di tengah kondisi global yang menuju keseimbangans baru ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Dampaknya dinilai akan ke ekonomi domestik juga, seperti melemahnya kurs rupiah. Jika melemah, BUMN akan semakin berdarah-darah dalam kaitan mengembalikan utangnya,” tandas politisi PAN itu.
Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun, atau naik Rp 1.337 triliun dibandingkan catatan utang 2014, yang sebesar Rp3.488 triliun. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp 5.253 triliun sepanjang tahun ini.
