Terima Aspirasi, Fadli Zon Dukung Pemekaran Kabupaten Bogor

Fabiola Febrinastri
Terima Aspirasi, Fadli Zon Dukung Pemekaran Kabupaten Bogor
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menerima silaturahmi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor. (Sumber: Istimewa)

Pemekaran merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan.

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendukung upaya dan langkah pemekaran Kabupaten Bogor, mengingat sangat padatnya penduduk kawasan itu, sehingga pemekaran merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan.

"Bogor jadi kabupaten yang cepat pertumbuhan penduduknya, tidak saja karena kelahiran tapi juga migrasi. Kabupaten Bogor merupakan yang terbesar penduduknya di Indonesia, mengalahkan banyak provinsi. Sudah seharusnya Kabupaten Bogor dipisah karena sudah sangat padat. Ini jadi kebutuhan pemekaran ini," ujarnya,  saat menerima silaturahmi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indinesia (APDESI) Kabupaten Bogor,  di Gedung DPR, Jumat (22/6/2018).

Fadli menambahkan, pemekaran Kabupaten Bogor harus segera diperjuangkan, paling tidak, saat ini dalam bentuk Bogor Barat.

Silaturahmi ini sekaligus halal bihalal. Fadli sempat bernostalgia soal masa lalu ketika menghabiskan waktu kecilnya di Bogor, tepatnya di Kecamatan Cisarua.

Ia sempat mengenyam SD dan SMP di Bogor, hingga dapat menyelesaikan kuliahnya di London School of Economic di Inggris. Dalam kesempatan ini, Fadli menegaskan akan selalu menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bogor dan akan memperjuangkannya di pemerintah pusat.

"Saya selalu memperjuangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan pada saya. Biasanya aspirasi masuk mengenai fasilitas umum, jalan, dan lain-lain, dan saya langsung mengirimkan surat aspirasi tersebut ke kementerian terkait, serta saya kawal untuk tindaklanjutnya," tegas Fadli.

Kegiatan silaturahmi antara Fadlidengan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor ini diakhiri dengan sesi foto bersama.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI