Kecam Serangan Israel, Komisi I Desak PBB Gelar Rapat Darurat
Rapat bertujuan untuk membentuk tim independen
Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengecam serangan tentara Israel atas warga Palestina di Gaza yang telah menewaskan 7 orang lebih. Kharis juga menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta keluarga korban akibat aksi yang juga meluluhlantakkan kantor media ini.
“Kata apa lagi yang tepat untuk menggambarkan kekejian serangan itu. Sejak diblokade 2006, rakyat Gaza hingga sekarang terus diserang dan dibom,” tegas Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (14/11/2018).
Kharis mengingatkan bahwa ada amanah konstitusi terkait dengan Palestina yang belum bebas dari teror Israel. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas sekali amanat konstitusi menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.
“Karena itu persoalan Palestina bukan hanya sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” imbuh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: BK DPR : Daerah Perlu Sistem Asuransi Kesehatan
Lebih lanjut, ia meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.
“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi lagi di sana,” ungkapnya.
Ia juga meminta langkah konkret Kementerian Luar Negeri untuk mengecam serangan-serangan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza serta menyebarkan pasukan internasional untuk melindungi masyarakat sipil.
“Indonesia bisa mengajukan sebuah rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB juga menuntut agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, ” saran legislator Dapil Jawa Tengah tersebut.
Baca Juga: Usut Kasus Perkebunan, KPK Panggil Ketua DPRD Kalteng
