Legislator: Kami Prihatin Ada Masjid Terpapar Paham Radikalisme

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, memberikan keterangan terkait adanya masjid terpapar paham radikal. (Dok: DPR)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, memberikan keterangan terkait adanya masjid terpapar paham radikal. (Dok: DPR)

Seharusnya masjid menjadi tempat pembinaan Islam.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyatakan khawatir dan prihatin dengan adanya laporan tentang sejumlah masjid di kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya, seharusnya masjid menjadi tempat pembinaan Islam yang memperkuat spiritualitas umat Muslim.

“Tentu kami sangat khawatir dan prihatin. Masjid di kementerian, lembaga pemerintahan dan BUMN, seharusnya selain menjadi tempat beribadah bagi karyawan yang beragama Islam, dan menjadi tempat pembinaan Islam yang memperkuat spiritualitas,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Hal ini diungkapkan Ace, menyusul laporan Badan Intelejen Negara (BIN) tentang beberapa masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Menurut BIN, dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid sudah terpapar paham radikal.

Dalam laporan BIN tersebut disebutkan, paham tersebut menyebar ke 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendekiawan dan telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ace menambahkan, fungsi masjid selain sebagai sarana pelaksanaan ibadah, seharusnya juga berfungsi memperkuat wawasan kebangsaan dan ajaran Islam yang menekankan sebagai Rahmatalillalamin.

“BUMN ini milik negara, maka seharusnya pembinaan yang dilakukan adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Itu seharusnya menjadi perhatian,” tandasnya.

Dengan munculnya kasus ini, menurut legislator Partai Golkar itu, berarti ada yang salah dengan pengelolaan masjid. Kementerian dan BUMN sudah saatnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keislaman, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, yang turut terlibat dalam mengelola masjid, termasuk DKM, khatib, pengajian dan amaliah lainnya.

Meski demikian, Ace mengingatkan, parameter paham radikalisme ini harus jelas.

“Jangan sampai isu radikalisme ini menjadi alat stigmatisasi bagi dakwah Islam,” ujar legislator dapil Banten itu lagi.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS