Komisi I Sebut Militerisasi Kawasan Asia Pasifik Harus Dicegah
Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional.
Suara.com - Militerisasi kawasan Asia Pasifik harus dicegah dan Pemerintah Indonesia harus segera merespon. Pandangan ini disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (26/11/2018).
Hal ini ia kemukakan menyusul adanya pengumuman dari Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Pihak Amerika berargumen pembangunan pangkalan militer itu untuk menjaga kedaulatan maritim di kawasan Asia Pasifik.
Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS, Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini Sabtu, (17/11/2018) lalu.
Kharis meminta agar negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. "Kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer. Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik,” katanya.
Baca Juga: Soal Kritik Formappi ke DPR, Bamsoet Sebut Itu Vitamin
Ia juga mendorong Pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya diplomasi.
“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Kharis, meski Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik. Ini justru dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik sendiri.
