Dorong Penciptaan Lapangan Kerja, Komisi VI Setujui Anggaran BSN
BSN dapat modal anggaran sebesar Rp 62,736 miliar untuk program pengembangan standarisasi nasional.
Suara.com - Komisi VI DPR RI menyetujui program prioritas Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lain.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BSN di Gedung DPR Senin (3/12/18) menjelaskan, BSN mendapatkan modal anggaran sebesar Rp 62,736 miliar untuk program pengembangan standarisasi nasional. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk lima program di BSN.
Dito memaparkan lima program tersebut meliputi peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi sebesar Rp 54 miliar. Peningkatan akreditasi lembaga sertifikasi sebesar Rp 1 miliar. Pendidikan dan pemasyarakatan standarisasi sebesar Rp 4 miliar. Penelitian dan pengembangan standarisasi sebesar Rp 1,736 miliar dan perumusan standar Rp 2 miliar.
“Komisi VI menyetujui program pengembangan standarisasi nasional BSN yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya yang masing-masing dialokasikan untuk lima program BSN,” ungkap legislator Partai Golkar itu.
Baca Juga: DPR Ingatkan Kebiasaan Utang BUMN Harus Dihentikan
Lebih lanjut terkait masalah technical barrier yang dialami BSN, ia menambahkan jika Komisi VI akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dan segera menyelesaikannya minimal tahun depan, sehingga tidak ada masalah dan bisa berjalan dengan lancar.
