Ketua Komisi X DPR: PSSI Perlu Bangun Sistem Antikorupsi
PSSI disarankan dapat menggandeng KPK dan lembaga penegak hukum.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, mengatakan, mencermati perkembangan yang terjadi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hanyalah mengulang peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Masalahnya tidak beranjak dari sebelumnya, yang ujungnya soal transparansi dalam pengelolaan organisasi.
Menurutnya, perlu dibangun sistem antikorupsi, agar internal PSSI menjadi lebih baik.
Reni mendorong para stakeholder sepakbola di Indonesia untuk melakukan lompatan besar, yaitu dengan melakukan reformasi di internal organisasi yang antikorupsi, transparan, akuntabel, dan kredibel.
“Sebagai lembaga publik, kami sarankan PSSI dapat menggandeng KPK dan lembaga penegak hukum untuk merumuskan peta jalan reformasi di internal organisasi,” ujar Reni, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Baca Juga: Soal Pemilu, Komisi XI: Semangat Persatuan Harus Diutamakan
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong pemerintah untuk mengawal proses reformasi di internal PSSI, dengan meminimalisir tarikan politik praktis dalam proses perubahan di internal organisasi. Hal ini dilakukan agar PSSI benar-benar berubah.
“Perubahan di internal PSSI menjadi langkah simultan, dengan upaya Satgas Mafia Bola Polri dalam pengungkapan pat gulipat skor pertandingan bola. Upaya bersih-bersih Satgas Mafia akan sia-sia, jika di internal PSSI tidak ada perubahan sistem yang antikorupsi,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV itu.
