Soal Pemilu, Komisi XI: Semangat Persatuan Harus Diutamakan
Jangan sampai semangat persatuan kalah dengan semangat kompetisi.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait menekankan untuk mengedepankan semangat persatuan meskipun berbeda pilihan pada Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengatakan sesudah pemungutan suara pada April mendatang, dan pemenang Pemilu diumumkan, siapapun pemenangnya hendaknya bisa diterima dengan jiwa negarawan. Jangan sampai persatuan Indonesia terpecah belah.
“Saya hanya mengingatkan jangan sampai semangat persatuan kalah dengan semangat kompetisi, itu poin utama," ujar Maruarar saat menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Batasan Norma Dalam Debat Capres” di Media Center, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Turut hadir juga sebagai narasumber dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.
Ara, sapaan akrabnya menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan dalam politik biasa terjadi. Agenda politik yang sama mempertemukannya dengan Fadli Zon yang dulu sama-sama memenangkan Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Maka hendaknya perbedaan ini dihadapi secara dewasa, masing-masing saling menghormati dan mengerti batas-batas toleransi.
“Tahun 2009 kita pernah dalam satu front yang sama. Tahun 2012 kita juga satu front yang sama. Kemudian 2014 kita berbeda, dan 2019 kita berbeda lagi. Kita enggak tahu ke depan seperti apa,” ungkap legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga: Serap Aspirasi Masyarakat, DPR Jalin Kerja Sama dengan UGM
Di kesempatan itu, Ara juga menyinggung soal kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign). Keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda, kampanye hitam biasanya hanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah. Sementara kampanye negatif, adalah pengungkapan fakta kekurangan suatu calon atau partai.
Menurutnya dalam kompetisi demokrasi seharusnya menghindari kampanye hitam. “Black campaign adalah fitnah, enggak boleh. Tapi kalau negative campaign yang menyangkut seseorang, siapapun itu publik berhak tahu," papar Ara.
