Tak Hanya Infrastruktur Fisik, DPR dan Pemerintah Fokus Bangun SDM
Anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga harus diawasi bersama.
Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, di akhir masa bakti periode 2014-2019, DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur saja. Mereka juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.
“Kerja sama pemerintah dengan DPR, walaupun ada dinamika, tapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015, fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di tahun 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet, saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-2024, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (5/3/2019).
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan, Nadjmi Adhani, anggota Komisi VII DPR, Bambang Heri Purnama, Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi XI DPR, Ahmadi Noor Supit.
Bamseot menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Baca Juga: DPR Bertemu Delegasi Parlemen Norwegia Bicara Demokrasi
DPR, sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR Fraksi Partai Golkar.
“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” katanya.
Ia menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama. DPR tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.
Selain itu, Bamsoet juga menambahkan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.
"Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance," katanya.
Baca Juga: Ketua DPR Apresiasi Prestasi Timnas sebagai Juara AFF U-22
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi dan nikel, tapi juga ada keanekaragaman seni serta budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa.
