DPR : Sinergi Antar Kementerian Sangat Diperlukan
Jika sinergi dianggap sebagai masalah, maka akan terjadi kebingungan.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L. Hamzah menegaskan, sinergi antar kementerian sangat diperlukan dalam aturan penegakan hukum mengenai lingkungan. Ia berharap, kementerian satu dengan yang lainnya tidak alergi dan tidak perlu takut tumpang tindih wewenang dalam menjalankan tugas institusi eksekutif.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Kunspek Komisi IV DPR, saat meninjau kayu merbau Papua ilegal yang berhasil di sita Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini. Ia minta KLHK dan Kementerian Perindustrian tidak beranggapan bahwa sinergi merupakan sebuah masalah, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang program pemerintah.
“Perlu ada komunikasi antar kementerian. Sinergi itu perlu, tidak boleh dianggap sebagai sebuah masalah, karena campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh sinergi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, jika sinergi ini dianggap sebagai masalah, maka akan terjadi kebingungan dan hal ini dianggap benar adanya karena telah terjadi berkali-kali di lapangan. Ia mendorong agar seluruh eksekutif hingga aparat penegak hukum dapat saling bersinergi menyelesaikan persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Baca Juga: DPR Kecewa Sikap Uni Eropa Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit
“Buktinya di Gakkum, aparatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian mereka hanya menyalahkan pengusaha. Sudah saya sampaikan mengenai prosedur kayu tersebut, jika aparatnya paham, ya tahan saja di sana, tidak boleh dikeluarkan lagi. Saya kira ada yang salah di sini, sehingga kita bisa mencurigai bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Masalah sinergi ini harus jadi perhatian kita bersama,” tegas politisi dapil Papua itu.
