DPR : Penyebab Kelangkaan BBM Harus Ditindak Tegas
Ketegasan Pertamina adalah kunci untuk meminimalisir adanya kelangkaan BBM.
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR, Ihwan Datu Adam menuturkan, pengecer bahan bakar minyak (BBM) harus ditindak tegas. Mereka ditengarai menjadi penyebab kelangkaan BBM.
Menurutnya, hampir setiap daerah yang dikunjunginya, selalu ada pengecer BBM yang berpotensi menghabiskan stok BBM di SPBU. Bahkan hampir setiap provinsi, selalu ada pengecer BBM. Jika hal kecil ini bisa dicegah, maka kelangkaan bisa diminimalisir.
“Jadi memang hampir tiap daerah yang kami kunjungi, selalu ada permasalahan BBM, kelangkaan Elpiji dan macam-macam. Kita ingin ada semacam penegakan atau pengawasan terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan Pertamina. Bahkan kalau perlu dilibatkan anggota DPR, sehingga tidak ada ‘kucing-kucingan’,” ujar Ihwan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.
Ia pun mendorong agar Pertamina selalu siaga dan siap dengan segala potensi kelangkaan, bahkan penambahan kuota jika perlu.
Baca Juga: Komisi IV DPR Dukung Mura Jadi Sentra Perikanan Sumsel
“Jangan menyalahkan satu dan lainnya. Saya tahu, kelangkaan ini terjadi karena adanya pengecer, dan kami berharap harus tegas kepolisian di daerah. Kalau memang kurang kuotanya, ya tambah. Kalau perlu tambah 50 persen,” tegas Ihwan.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini pun menceritakan, ia sering sekali menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Saat ini Komisi VII DPR telah dijadikan medium untuk menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM.
“Antrean BBM ini perlu diantisipasi. Kita sering lihat banyak video diviralkan yang dikirim kepada kami. Ini kami selalu menjadi tumpuan masyarakat untuk pengaduan, bukan lagi pemerintah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ihwan mengingatkan, ketegasan Pertamina adalah kunci untuk meminimalisir adanya kelangkaan BBM. Pengawasan SPBU menjadi hal yang penting dan urgent untuk menyikapi persoalan kelangkaan BBM.
Baca Juga: DPR Minta Penyelenggara Pemilu Cermati KTP Elektronik
