Komisi X : Dikotomi Sekolah Swasta dan Negeri harus Dihapuskan

Fabiola Febrinastri
Komisi X : Dikotomi Sekolah Swasta dan Negeri harus Dihapuskan
Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. (Dok : DPR)

Seharusnya pelajar memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam tes masuk perguruan tinggi negeri.

Suara.com - Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan berharap, dikotomi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dihapuskan. Menurutnya, selama ini sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sudah menghapuskan dikotomi, atau yang membedakan antara sekolah swasta dan negeri, yakni lewat sistem akreditasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui dikotomi tersebut.

“Contohnya, kesempatan yang diberikan beberapa perguruan tinggi negeri untuk siswa sekolah swasta jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2019).

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, sistem akreditasi memberikan standardisasi yang sudah diatur sedemikiain rupa bagi sekolah, baik swasta maupun negeri, sehingga jika satu sekolah swasta memiliki nilai akreditasi yang sama dengan satu sekolah negeri, maka kedua sekolah tersebut sudah dipastikan memiliki standar yang sama.

Dengan demikian, masih kata Sofyan, seharusnya pelajar memiliki hak yang sama untuk ikut bersaing dalam tes masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur khusus. Namun pada kenyataannya, pelajar dari sekolah swasta tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur khusus, sebagaimana sekolah negeri.

Baca Juga: Ketua DPR Prihatin Banyaknya Petugas KPPS yang Sakit dan Meninggal

“Saya malah lebih menyukai sistem yang diterapkan oleh UGM (Universitas Gadjah Mada), yang meniadakan jalur khusus. Artinya, semua siswa dari sekolah negeri atau swasta memiliki kesempatan yang sama untuk masuk universitas tersebut lewat jalur regular atau umum. Ini menjadi lebih fair dan adil,” analisa legislator dapil Sumut I itu.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI