Ketua DPR Minta Dunia Usaha Tak Khawatir soal Rekapitulasi KPU 22 Mei
Sekitar Rp 1,2 triliun masuk ke pasar modal Indonesia pasca - pemilu.
Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo meyakinkan dunia usaha untuk tak perlu khawatir menyambut penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 22 Mei 2019. Ia memastikan, tidak akan ada gejolak berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional, karena rakyat sudah dewasa dalam berpolitik.
TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.
"Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat, 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai peraturan perundangan. Investor juga menyambut positif. Hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca - pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif," ujar Bamsoet saat menghadiri buka puasa bersama keluarga besar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Minggu (12/5/2019).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan Roeslani, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia dan sejumlah kalangan dunia usaha lainnya.
Baca Juga: Ketua DPR : Holding dan Super Holding BUMN Perlu Tingkatkan Kinerja
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap, usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.
"Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil. Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan," tutur Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah ke depan adalah menguatkan nilai tukar rupiah.
Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.
"Salah satu caranya, pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasar. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja, tapi harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkas Bamsoet.
Baca Juga: DPR RI Akan Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara
