Ketua DPR : Geografis Indonesia harus Bisa Dimanfaatkan bagi Kemakmuran
Potensi perikanan menjadi penunjang masa depan bangsa.
Suara.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, keunggulan aspek geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta kilometer persegi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan potensi kewilayahan berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta kilometer persegi, laut teritorial 290 ribu kilometer persegi, zona tambahan 270 ribu kilometer persegi, landas kontinen 6,4 juta kilometer persegi, luas NKRI (darat + perairan) 8,3 juta kilometer persegi, dan panjang garis pantai 108,000 kilometer, yang menjadi kekuatan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia.
"Dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Sebagai gambaran, stok ikan nasional kita sangat melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015 sebesar 7,3 juta ton, kemudian meningkat pada 2016 menjadi 9,93 juta ton, meningkat kembali di 2017 mencapai 12,541 juta ton," ujar Bamsoet, saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan dan menjaga stok ikan terus meningkat, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama menyangkut pengelolaan perikanan, dengan menggambarkan pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan.
Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.
Baca Juga: DPR Minta Koopssus TNI Mampu Siap Tempur, Termasuk di Dunia Maya
"Selain itu, DPR berharap, agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja, tapi juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif, karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan," tutur Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014 - 2016 ini juga mengingatkan, perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan.
"Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut. Kita memang tak bisa melawan alam, namun kita bisa menciptakan keseimbangan alam," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga berharap, agar pembangunan perikanan nasional Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat keanekaragaman, struktur dan fungsi ekosistem. Serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional.
"Sehingga menguntungkan para nelayan lokal, karena hasil tangkapan mereka meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional. Saat ini, produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton, dengan konsumsi nasional 50,69 kilogram per kapita. Ke depan akan terus kita tingkatkan, agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 kilogram per kapita," pungkas Bamsoet.
Baca Juga: DPR : Program Serasi Sebaiknya Diubah Jadi Sistem Perbaikan Irigasi Rawa
