Komisi II dan AS Bertukar Gagasan Soal Partisipasi Pemilu
Di AS, pemilih mendaftarkan diri secara mendiri agar bisa menjadi pemilih.
Suara.com - Pimpinan Komisi II DPR menerima Delegasi House Democracy Partnership (HDP) atau anggota Kongres Amerika Serikat (AS), yang yang dipimpin Ketua HDP, David Price. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali.
Pertemuan kedua belah pihak tersebut membicarakan fungsi dan tugas Komisi II, sekaligus untuk memantapkan kembali hubungan baik AS dengan Indonesia.
“(Pertemuan) Ini memantapkan kembali hubungan baik antara Amerika dengan Indonesia, bukan hanya dijalin di tingkat eksekutif, tapi juga di tingkat legislatif. Ini menjadi hal yang sinergi antara Amerika dengan Indonesia, yang semakin hari terjalin dengan baik," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron, usai pertemuan di ruang tamu pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Herman mengungkapkan, kedua belah pihak saling tukar gagasan terkait sistem kepemiluan, struktur di Komisi II DPR, baik jumlah anggota, fungsi kedewanan dan dukungannya. Kongres AS juga menggali informasi terkait dengan jumlah staf, tenaga ahli, dan dukungan institusi terhadap peningkatan kualitas dari kinerja dewan.
Baca Juga: Ketua DPR : Geografis Indonesia harus Bisa Dimanfaatkan bagi Kemakmuran
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, yang menarik dari perbedaan sistem kepemiluan AS dengan RI adalah, mekanisme partisipasi aktif pemilih. Di AS, pemilih mendaftarkan diri secara mendiri agar bisa menjadi pemilih. Tentu ini berbeda dengan sistem Parlemen di Indonesia.
“Di Amerika, sudah public partisipatory. Pemilih daftar sendiri untuk bisa memilih dengan single identity-nya. Di situlah nanti akan jadi daftar pemilih tetap mereka. Kalau di kita kan, harus didata, didaftar, ditetapkan DPT, disempurnakan lagi, lalu diundang. Kalau tak diundang, diumumkan di masjid-masjid, agar datang ke tempat pemilihan," papar Herman.
Legislator dapil Jawa Barat VIII itu mengatakan, Indonesia butuh waktu agar ada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat tentang betapa pentingnya pemilu sebagai mesin untuk memproduksi pemimpin di semua tingkatan, pemimpin nasional, maupun pemimpin di pemerintahan daerah.
