Analisa Kerusakan, PLN Sebaiknya Koordinasi dengan Lembaga Kebencanaan
PLN harus menjelaskan antisipasi kerusakan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana.
Suara.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengimbau PT. PLN (Persero), agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menganalisa kerusakan pembangkit.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui, apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal di wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat, pada Minggu (4/8/2019) berkaitan dengan bencana alam atau tidak.
"Itu dulu yang harus ditegaskan, sebab apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, maka ada unsur yang memang tidak bisa direncanakan. Tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi," ucapnya, merespons peristiwa padamnya aliran listrik serentak yang cukup meresahkan warga di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat itu, Senin (5/8/2019).
Bila itu alasannya, sambungnya, PLN harus menjelaskan antisipasi kerusakan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana, sehingga padamnya listrik tidak merugikan banyak orang.
Baca Juga: DPR Minta PLN Miliki Sistem yang Mampu Minimalisasi Gangguan Listrik
"Setelah itu bisa dijelaskan, barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Kalau blackout terjadi secara masif, akibat sistemnya tidak otonom, berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu, dia tidak menyebar," ujarnya.
PLN juga harus menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai pemadaman listrik yang telah dilakukan, termasuk menghitung besar kerugian konsumen.
"Termasuk menjawab kerugian yang dihadapi konsumen. PLN harus menjelaskan antisipasi, apabila hal ini masih terjadi, supaya ada ketenangan bagi masyarakat. Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya.
