DPR Gelar World Parliamentary Forum untuk Dukung Development Goals

Fabiola Febrinastri
DPR Gelar World Parliamentary Forum untuk Dukung Development Goals
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf. (Dok : DPR)

Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030.

Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya agenda internasional, tetapi juga amanah UUD NRI 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau no one left behind.

“Kita mengadakan acara ini tidak hanya sekadar forum antar parlemen, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030, yang merupakan kesepakatan dunia,” katanya, dalam acara embassy briefing yang mengundang pimpinan DPR, BKSAP, dan para duta besar perwakilan negara sahabat, dalam rangka persiapan Sidang ke-3 WPFSD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Nurhayati menuturkan, forum parlemen dunia inisiasi DPR untuk ke-3 kalinya akan diselenggarakan di Bali, pada 4 - 5 September 2019. Dengan tema “Combating Inequality Through Social and Financial Inlclusion", forum ini akan menitikberatkan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurutnya, tema ini sangat tepat dibahas pada level parlemen, karena sesuai dengan fungsi kebijakan legislasi dan anggarannya.

Baca Juga: Komisi VII DPR Menilai Ketahanan Listrik Indonesia Lemah

“Parliaments is in the heart of SDGs, artinya peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan pengawasan sangat penting dalam membuat anggaran bahwa harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030,” jelasnya politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Nurhayati menambahkan, SDGs merupakan amanat UUD 1945 yang harus dipenuhi oleh anggota DPR dengan pemerintah.

“Tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030, dengan tujuan akhir, yaitu no one left behind atau tidak seorang pun yang tertinggal, artinya tidak ada diskriminasi. Tidak melihat dari agamanya, etnisnya, tapi semua harus bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian di dunia ini,” tandas Nurhayati.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI